Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua masalah yaitu: pertama, bagaimana tugas wakil kepala daerah di bidang politik dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang. pemerintahan daerah dan kedua, bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap tugas wakil kepala daerah di bidang politik dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Penilitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan memberikan gambaran secara mendalam mengenai tugas wakil kepala daerah di bidang politik dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kemudian dianalisa berdasarkan kajian fiqih siyasah dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas...
ABSTRAK Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia ...
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 12 ayat (1) huruf e menyebu...
Permasalahan yang diteliti dalam studi ini adalah bagaimanakah regulasi UU No. 41 Tahun Tentang Waka...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua masalah yaitu: pertama, bagaimana tugas wakil k...
Lahimya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan sungguh-sungguh menja...
Skripsi yang berjudul “Kedudukan Dan Wewenang Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasa...
Pembahasan skripsi ini adalah sekitar fungsi yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah da...
Skripsi ini merupakan basil dari penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Fiqih dan Undang-Undang...
Kesirnpulan dari penelitian ini adalah. Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedu...
Wakil menteri adalah lembaga yang termasuk ke dalam kementerian negara, wakil menteri merupakan lemb...
Wakil menteri adalah lembaga yang termasuk ke dalam kementerian negara, wakil menteri merupakan lemb...
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field reseach) dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Ter...
Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan adanya konsep Dwi Fungsi POLRI. Berkaitan dengan adanya ke...
ABSTRAK Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia ...
Skripsi yang telah tersusun ini merupakan hasil dari penelitian untuk menjawab beberapa masalah seba...
ABSTRAK Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia ...
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 12 ayat (1) huruf e menyebu...
Permasalahan yang diteliti dalam studi ini adalah bagaimanakah regulasi UU No. 41 Tahun Tentang Waka...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua masalah yaitu: pertama, bagaimana tugas wakil k...
Lahimya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan sungguh-sungguh menja...
Skripsi yang berjudul “Kedudukan Dan Wewenang Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasa...
Pembahasan skripsi ini adalah sekitar fungsi yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah da...
Skripsi ini merupakan basil dari penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Fiqih dan Undang-Undang...
Kesirnpulan dari penelitian ini adalah. Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedu...
Wakil menteri adalah lembaga yang termasuk ke dalam kementerian negara, wakil menteri merupakan lemb...
Wakil menteri adalah lembaga yang termasuk ke dalam kementerian negara, wakil menteri merupakan lemb...
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field reseach) dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Ter...
Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan adanya konsep Dwi Fungsi POLRI. Berkaitan dengan adanya ke...
ABSTRAK Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia ...
Skripsi yang telah tersusun ini merupakan hasil dari penelitian untuk menjawab beberapa masalah seba...
ABSTRAK Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia ...
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 12 ayat (1) huruf e menyebu...
Permasalahan yang diteliti dalam studi ini adalah bagaimanakah regulasi UU No. 41 Tahun Tentang Waka...