Pandangan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tentang Rente dalam bank

Kongres nahdhatul Ulama yang ke 13 tahun 1938 di menes banten jawa barat, ulama' Nahdhatul ulama berpendapat bahwa bank adalah suatuntempat untuk mengumpulkan kapital yang perlu diperniagakan yang akhirnya dikembalikan kepada yang berhak ( yang mempunyai kapital ) dengan rente ( bunga ) hal ini dalam islam hukumnya ada 3 macam yaitu halal, subhat dan haram. Nampaknya kini nahdhatul ulama cenderung untuk membolehkan rente dalam bank, hal ini terbukti adanya kerja sama antara salah seorang bernama sundoro sasongko berasal dari sepanjang sidoarjo sebagai patner PT. Sinar Bumi milik lembaga ekonomi NU Jatim mendirikan bank perkreditan rakyat ( BPR ) sumber nilai arta, di krian sidoarjo, jombang pasuruan dan masih banyak lagi BPR yang didirikan oleh lembaga ekonomi Nahdhatul Ulama. Muhammadiyah pada putusan tarjih di Sidoarjo pada tahun 1968, dalam keputusannya nomer tiga, muhammadiyah berpendapat bahwa bunga bank yang diberikan bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara yang musytabihat. Antara riba dan rente itu ternyata tidak sama, tetapi mempunyai persamaan dan mempunyai perbedaan. Persamaannya ada beberapa segi yaitu segi pertambahan, segi tunggu waktu sebagai sebab timbulnya bunga atau riba, segi tambahan yang ditetapkan dan ditentukan, segi monopoli dalam melakukan pembungaan. Adapun perbedaan riba dan rente yaitu pada masa sekarang tidak ada pemerasan, nilai pada uang itu berubah ubah, tidak berlipat ganda dan tidak memberatkan, bunga bank tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Ulama' NU menetapkan bunga bank hukumya haram, yang merujuk pada kitab salaf. Dalam putusan tarjih muhammadiyah menganggap bunga bank itu termasuk subhat, dan yang subhat itu hendaknya ditinggalkan dan dijauhi. Dasar untuk menjauhi subhat yang dipakai dalam putusan tarjih muhammadiyah mengutip hadits nabi SAW yang diriwayatkan oleh An Nu'man bin Basyir tentang perintah meninggalkan subhat