Kebijakan politik Islam Hindia-Belanda: ordonansi perkawinan di Jawa-Madura tahun 1929-1931

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Politik Islam Hindia-Belanda: Ordonansi Perkawinan Di Jawa-Madura Tahun 1929-1931”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kebijakan politik Islam pemerintah Hindia Belanda terhadap Muslim Nusantara? 2) Mengapa pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Kebijakan Ordonansi Perkawinan di Jawa-Madura pada tahun 1929-1931? 3) Bagaimana reaksi umat Islam terhadap Kebijakan Ordonansi Perkawinan di Jawa-Madura pada tahun 1929-1931?Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang bertujuan untuk mendiskripsikan peristiwa yang terjadi pada tahun 1929-1931 di Jawa dan Madura ketika diberlakukan kebijakan politik Islam Hindia Belanda masalah perkawinan umat Islam. Dengan menggunakan teori struktural fungsional dan teori konflik, yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah kolonial secara struktural mengawasi dan mengontrol pribumi agar tetap tunduk, serta untuk mengetahui bagaimana reaksi umat Islam akibat kebijakan yang diterapkan.Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 1) Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan netral agama yang tidak sesuai secara teori dan praktik. 2) Pemerintah kolonial ingin menguasai dan mempertahankan wilayah jajahanya, sehingga berbagai usaha dilakukan salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan ordonansi perkawinan. 3) Reaksi yang muncul dari pihak Islam dilakukan oleh organisasi-organsasi Islam yang memprotes kebijakan ordonansi perkawinan dengan mengirim surat terbuka kepada pemerintah Belanda tanpa di warnai perlawanan yang berlebihan