TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI NIKAH SIRRI YANG MELEWATI 3 BULAN (STUDI KASUS DI DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN)

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam Pengenaan Denda Terhadap Nikah Sirri Yang Melewati 3 Bulan (Studi Kasus Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”.Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi terhadap nikah sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap (aturan) nikah sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ?.Data penelitian ini diperoleh dari Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah STUDI dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan, menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu tentang deskripsi terhadap nikah sirri yang dikenakan denda jika melewati 3 bulan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat khusus kaitannya dengan hukum Islam serta ditarik kesimpulan.Nikah sirri yang dilakukan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dilaksanakan hanya melewati penghulu saja dan dikenakan sanksi jika melewati 3 bulan. Adapun sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan nikah sirri melewati 3 bulan yaitu berupa uang Rp 1.500.00,00 atau pasir, tujuan diberlakukan sanksi tersebut supaya masyarakat tidak melakukan nikah sirri terlebih dahulu akan tetapi langsug melakukan nikah melewati Kantor Urusan Agama. Sedangkan nikah sirri secara agama diperbolehkan jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan tetapi secara hukum negara nikah sirri dilarang karena dapat merugikan istri dengan demikian aparatur desa khususnya kepala Desa Ragang mempunyai kebijakan membuat peraturan mengenai sanksi nikah sirri. Dimana sanksi bagi yang melakukannya merupakan peraturan yang tepat bagi masyarakat Desa Ragang dengan tujuan untuk meminimalisir angka perceraian.Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: Pertama Bagi masyarakat Desa Ragang hendaknya pernikahan perlu adanya suatu pencatatan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. KeduaBagi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya sudah siap secara lahir dan batin, karena dalam kehidupan setelah pernikahan suami dituntut untuk memberikan nafkah secara lahir dan batin secara otoritas menjadi hak bagi istri yang harus dipenuhi oleh suami, dengan adanya nafkah yang terpenuhi maka suami dianggap bisa melindungi istri dalam kehidupan rumah tangganya, selain itu di buatnya peraturan nikah sirri bagi yang melewati 3 bulan adalah supaya memberikan efek jera