PELAKSANAAN PENETAPAN BPHTB (BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PPh (PAJAK PENGHASILAN) FINAL DALAM PRAKTEK JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI HADAPAN NOTARIS / PPAT (Studi Kantor Notaris dan PPAT Suyati Harini SH. Kota Batu)

Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh pelaksanaan penetapan pajak BPHTB dan PPh final dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan di hadapan PPAT. Beredarnya Surat edaran bersama MENKEU, MENDAGRI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SE-12 / MK.07 /2014. Nomor 593 / 2278 /SJ. Nomor 4 /SE / V /2014, akan mendapat sejumlah kendala dan hambatan, terlebih apabila instrument tersebut merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan verifikasi atas penetapan nilai pajak. Beberapa kendala tersebut dapat timbul dari pihak mana saja, baik yang bersumber dari kekurangsiapan pemerintah pusat, kekurangsiapan pemerintah daerah, kondisi di lapangan, dan lain-lain. Kendala yang timbul perlu mendapat penanganan segera dan dicarikan pemecahannya untuk kelancaran pemungutan pajak daerah dan juga kelancaran proses peralihan hak atas tanah khususnya penetapan BPHTB. Serta masalah yang sering kali terjadi yaitu pengurangan nilai transaksi pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak ataupun penambahan nilai pajak yang di lakukan oleh aparatur pajak yang akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah ataupun sebaliknya