ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI PARIWISATA KABUPATEN TUBAN

Permasalahan bidang pariwisata yang selalu dijumpai adalah tidak adanya arahan atau konsep pengembangan pariwisata. Sehingga pariwisata yang ada tidak inovatif dan kurang menarik untuk dikunjungi. Selanjutnya akan berdampak pada rendahnya pedapatan asli daerah. maka untuk memenuhi pelayanan pada bidang pariwisata dibentuklah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah sebagai arah kebijakan pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan metode kualitatif guna menggambarkan arah kebijakan pengembangan potensi pariwisata. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan tiga tahapan meliputi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua tinjauan konsep yaitu Kebijakan Pemerintah Daerah dan potensi pariwisata. Dimana dengan dua konsep tersebut digunakan sebagai acuan dalam pengerjaan pembahasan mengenai judul peneliti. Arah kebijkan pengembangan potensi pariwisata dibentuk dari kebutuhan yang ditemukan dilapangan, usulan dari masyaraka setempat dan juga pengelola destinasi wisata. Dalam penentuan arah kebijakan pengembanagan potensi pariwisata tetapmemperhatikan kelestarian lingkungan. Arah kebiajakan pengembangan potensi pariwisata dibentuk berdasarkan Undang-Undng No 10 tahun 2009 tentang pariwisata. arah kebijakan pengembangan pariwisata dikatakan sebagai petunjuk pengembangan potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menarik kunjungan wisatawan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Arah kebijakan pembangunan pariwisata yaitu mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, berbasis potensi wisata lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Arah kebijakan tersebut dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah pariwisata Kabupaten Tuban.Dengan harapan dapat memacu peningkatan perekonomian pariwisata. City Branding Kabupaten Tuban yakni Pariwisata Spiritual atau Spiritual Tourism. Dengan beberapa kedala diantaranya, sumberdaya manusia,sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, minimnya informasi promosi objek pariwisata. Saran peneliti terkait arah kebijakan pengembangan potensi pariwisata ialah perlu adanya pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk seluruh pihak terkait, terutama pengelola destinasi wisata dan juga masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pariwisata. kenaikan tarif diberlakukan sebab tarif yang dibebankan kepada wisatawan terlalu murah sehingga menjadikan kendala lain, yakni keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi ketebatasan anggaran pemerintah juga perlu bekerjasama dengan pihak swasta yang terkait dan perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban. Pemenuhan sarana dan prasarana dan adanya papan himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya dan larangan untuk tidak merusak fsilitas yang telah disediakan. Layanan informasi dan papan promosi objek wsata di perbanyak sehingga dapat diketaui oleh masyarakat luas