Penggabungan dua organisasi tentu akan menimbulkan akibat pada salah satu atau kedua organisasi tersebut, terutama dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Di Kabupaten Semarang organisasi perpustakaan dan arsip yang sebelumnya terpisah menjadi digabung. Secara struktur, organisasi kearsipan menginduk ke perpustakaan. Tugas pokok organisasi kearsipan di Kabupaten Semarang adalah menyelenggarakan kearsipan. Setelah ada restruturisasi organisasi bagaimana penyelenggaraan kearsipan khususnya pengelolaan arsip statis di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang pe...
Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 mampu menciptakan...
Dewasa ini organisasi/perusahaan membutuhkan fleksibilitas tinggi untuk mengahadapi maslah yang sema...
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai dengan keadaan dan perke...
Tujuan umum yang ingin dicapai dari restrukrisasi organisasi ini adalah terciptanya SKPD yang efekti...
Restrukturisasi organisasi merupakan suatu kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubah...
Penelitiantentang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum telah banyak dilakukan...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupat...
Direktorat Jendral Pajak telah melakukan perubahan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif di sega...
Pelaksanaan sertifikasi pangan organik di Kabupaten Malang memang masih terdapat kelemahan-kelemah...
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Tirtoyudo Kabupaten Malang pada faktanya belum memiliki kine...
Restrukturisasi kelembagaan pada Dinas Pertanian memberikan dampak terhadap beberapa aspek dalam str...
Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widyabudaya sebagai salah satu unit yang bertugas untuk mengelola a...
Dalam organisasi tidak terlepas dari yang namanya struktur keorganisasian,keberhasilan suatu organis...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi dan kendala Balai Pemasyarakatan dala...
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah N...
Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 mampu menciptakan...
Dewasa ini organisasi/perusahaan membutuhkan fleksibilitas tinggi untuk mengahadapi maslah yang sema...
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai dengan keadaan dan perke...
Tujuan umum yang ingin dicapai dari restrukrisasi organisasi ini adalah terciptanya SKPD yang efekti...
Restrukturisasi organisasi merupakan suatu kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubah...
Penelitiantentang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum telah banyak dilakukan...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupat...
Direktorat Jendral Pajak telah melakukan perubahan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif di sega...
Pelaksanaan sertifikasi pangan organik di Kabupaten Malang memang masih terdapat kelemahan-kelemah...
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Tirtoyudo Kabupaten Malang pada faktanya belum memiliki kine...
Restrukturisasi kelembagaan pada Dinas Pertanian memberikan dampak terhadap beberapa aspek dalam str...
Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widyabudaya sebagai salah satu unit yang bertugas untuk mengelola a...
Dalam organisasi tidak terlepas dari yang namanya struktur keorganisasian,keberhasilan suatu organis...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi dan kendala Balai Pemasyarakatan dala...
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah N...
Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PP No.41 Tahun 2007 mampu menciptakan...
Dewasa ini organisasi/perusahaan membutuhkan fleksibilitas tinggi untuk mengahadapi maslah yang sema...
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai dengan keadaan dan perke...