PERANAN UMAR WIRAHADIKUSUMAH DALAM MEMBANGUN INDONESIA TAHUN 1945-1988

Skripsi ini berjudul “Peranan Umar Wirahadikusumah dalam Membangun Indonesia Tahun 1945 sampai 1988”. Latar belakang peneliti mengambil permasalahan ini dikarenakan peneliti melihat seorang tokoh yang mempunyai karir yang baik dalam militernya maupun karir politiknya. Namun masyarakat hanya mengenalnya dalam karir politiknya saja ketika beliau menjadi wakil presiden. Padahal sebelumnya beliau merupakan tokoh militer yang mempunyai banyak peranan dalam sejarah bangsa Indonesia. Masalah utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah “Bagaimana peranan Umar Wirahadikusumah dalam masa Revolusi Indonesia, Demokrasi Liberal dan Terpimpin serta pada masa Orde Baru?”. Metode yang digunakan adalah metode historis dengan melakukan empat langkah penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi literatur dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, Umar Wirahadikusumah lahir di Desa Situraja, Kabupaten Sumedang pada tanggal 10 Oktober 1924. Umar mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Dasar atau ELS (Europeesche Lagere School) dan sempat melanjutkan pendidikannya ke MULO Tasikmalaya. Mengawali karir kemiliteran bersama pasukan bentukan Jepang yaitu PETA diawali dengan pendidikan kemiliteran Seinendoyo di Tangerang sampai Bandung dan terus menjadi anggota PETA sampai Jepang kalah oleh sekutu dalam perang dunia II. Kedua, Terbentuknya Divisi Siliwangi ini memberikan inspirasi bagi pemuda Jawa Barat dalam mempertahankan bangsa dan negara serta menjadi pembangkit Jiwa nasionalisme termasuk Umar Wirahadikusumah yang mulai memasuki karir militernya pasca proklamasi. Kepemimpinan dan pengalaman Umar Wirahadikusumah dalam bidang militer menjadikan pimpinan TKR memberi kepercayaan untuk menjadi Kepala Staf Resimen X Tasikmalaya bidang operasi dengan pangkat Kapten Ketiga, pada masa revolusi kekembalinya dari hijrah dan aktif dalam pertempuran Agresi Militer Belanda II di daerah Tasikmalaya dan Ciamis Utara, Mayor Umar dipercaya menjadi Komandan Komando Militer Kota (KMK) Cirebon pada tanggal 24 Oktober 1949. Keempat, Keberhasilan-keberhasilan yang diraih oleh Mayor Umar Wirahadikusumah dalam setiap penugasannya, semakin meyakinkan pimpinan untuk mempercayai Mayor Umar menduduki beberapa jabatan penting lainnya di jajaran Ter III Siliwangi, bahkan jabatan rangkap pun kadang dipercayakan kepadanya demi kelancaran pelaksanaan tugas. Tugas ini diserahkan kembali kepada pejabatnya pada tanggal 20 Juni 1955 berdasarkan surat perintah Panglima TT III Nomor : 349/Plm/SP/’55 tanggal 15 Juni 1955. Kelima, karir politiknya dimulai pada masa Orde Baru. Karir cemerlangnya ketika beliau menjabat sebagai wakil presiden RI. Tampilnya Umar Wirahadikusumah muncul untuk mendampingi Pak Harto. Seperti juga Wapres sebelumnya Umar dikenal sebagai figur yang sangat dekat dengan Pak Harto. Unsur kedekatan dengan Presiden tersebut merupakan konsekuensi dari aturan konstitusi. Disebutkan dalam UUD 1945 dan ditegaskan pula dalam Ketetapan MPR No.II Tahun 1973 yang berisi bahwa wakil presiden harus bisa bekerja sama dengan presiden terpilih.; This research is entitled "The Role of Umar Wirahadikusumah in Building Indonesia from 1945 to 1988". The reason for taking this problem was because the researcher saw a figure with a good military and political career yet people only knew him in the course of his political career when he became the vice president of Indonesia. Whereas before he was a military man who had many roles in the history of Indonesia.The main issue raised in this research is “How was the roles of Umar Wirahadikusumah in the eras of Indonesia Revolution, Liberal and Guided Democracy, and New Order?”. The method used was the historical method with only four steps, namely heuristic research, criticism, interpretation, and historiography. While the techniques used in data collection is the study of literature by examining the sources of literature related to the issue studied.Based on the results there are some conclusions. First, Umar Wirahadikusumah was born in Situraja village, Sumedang on October 10, 1924. Umar was educated in elementary school or ELS (Europeesche Lagere School) and had the chance to continue his education to MULO Tasikmalaya. He began his career with the troops established by the Japanese military, PETA, started with the military education with Seinendoyo in Tangerang to Bandung and continued to be a member of PETA until Japan's defeat by the Allies in World War II. Second, the formation of the Siliwangi Division was the inspiration to the youth of West Java in defending the nation and country as well as being the generator of their sense of nationalism, including Wirahadikusumah who began to enter his military career after the proclamation. His leadership and experience in the field of military made the leader of TKR to appoint him to become the Chief of Staff of the Regiment X Tasikmalaya in field of operations with the rank of Captain.Third, during the revolution era, he made his comeback and was active in fighting the Dutch Military Aggression II in Tasikmalaya and North Ciamis. Major Umar was believed to be the Commander of the Military City of Cirebon on October 24, 1949. Fourth, the successes achieved by the Mayor Wirahadikusumah in every assignment, convinced the leaders to trust Major Umar to hold several other important positions in Ter III Siliwangi, even sometimes he was appointed to do double roles for the smooth implementation of the tasks. This task was handed back to the respective officer on June 20, 1955 based on a warrant Commander TT III Number: 349 / Plm / SP / '55 dated June 15, 1955.Fifth, his political career began during the New Order era. He made a brilliant career when he served as the vice president of Indonesia. Umar Wirahadikusumah appeared to accompany Pak Harto. As well as the previous Vice President, Umar was known as a figure very close to Pak Harto. The proximity of the President is a consequence of the rules of the constitution. Mentioned in UUD 1945 and confirmed also in No.II MPR Decree of 1973 which provides that the vice president must be able to cooperate with the elected president