KAJIAN KONSEPTUAL DAN FAKTUAL PENDIDIKAN NONFORMAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KELEMBAGAAN AKADEMIK DAN PEMERINTAH

Realitas lapangan yang menunjukan bahwa reorganisasi pendidikan kesetaraan menjadi pendidikan formal dan nomenklatur kelembagaan PNFI menjadi PAUDNI merupakan sebuah permasalahan yang menunjukan adanya anomali dalam pendidikan nonformal. Penelitian ini mencoba menguraikan kembali konsep pendidikan nonformal kedalam kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kajian teoritis penelitian ini membahas pendidikan nonformal dari beberapa negara di Asia dan Eropa. Untuk dapat melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif guna memaparkan data dari hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi serta triagulasi. Sumber data penelitian ini terdiri dari ahli pendidikan nonformal yang terdiri dari praktisi dan akademisi, partisipan pendidikan nonformal dan fakta lapangan pendidikan nonformal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari sudut ontologi, objek material pendidikan nonformal adalah masyarakat dengan berbagai perwujudannya dan objek formal pendidikan nonformal adalah potensi intelektual masyarakat (pengetahuan, ilmu dan keterampilan fungsional) serta sikap dan kepribadian profesional. Dari sudut epistemologi, metode dan konten yang ada di pendidikan nonformal adalah cara dan konten yang telah membumi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dari sudut aksiologi, salah satu fungsi pendidikan nonformal adalah melahirkan kesalehan bermasyarakat yang dengan demikian fungsi tersebut merupakan fungsi untuk melengkapi pendidikan formal dan informal dalam rangka mendidik masyarakat menjadi pembelajar seumur hidup. Implikasi penelitian terhadap kelembagaan akademik adalah jurusan Pendidikan Luar Sekolah disarankan untuk diganti menjadi jurusan Studi Pendidikan dan Pengembangan Sosial, dan para akademisi harus lebih sering melakukan kajian atau penelitian yang bersifat multi facet guna mengatasi terbatasnya literatur pendidikan nonformal. Implikasi penelitian pada kelembagaan pemerintah adalah 1) UU/20/2003 perlu ditinjau kembali, 2) Pemerintah harus memberikan perhatian yang seimbang pada pendidikan formal, nonformal dan informal, 3) Pemerintah perlu mengevaluasi anggaran dana yang telah dikeluarkan, 4) output pendidikan kesetaraan perlu diperbaiki dan diambil alih oleh pendidikan formal, dan 5) Penamaan kelembagaan PAUDNI harus tunduk terhadap UU/20/2003 sebagai regulasi kelembagan tertinggi. --------- The actual reality which indicates the reorganization of Packet A, B, and C Program as the subdivision of non-formal education to be incorporated in formal education and the institutional nomenclature of PNFI to become PAUDNI constitutes an anomalous problem in non-formal education. This study reiterates the concept of non-formal education from the perspectives of ontology, epistemology, and axiology. The theoretical study examines non-formal education in Asia and Europe. By applying the qualitative research and the descriptive method, the collected data of interviews, observations, documentations, and triangulations are interpreted. The data sources of this study consist of non-formal education experts, i.e. practitioners and academics, non-formal education participants, and field facts. The study results in three point of views. From Ontological point of view, the material object of non-formal education is the assorted embodiment of society and its formal object is the intellectual potential of society (knowledge, science and functional skills) with professional attitudes and personalities. Epistemologically, the method and content of non-formal education is already been grounded as a part of social life. In Axiological point of view, the main function of non-formal education is the production of societal piety in order to educate people becoming lifetime learners. The implications towards academic institutions imply that the Department of Non-Formal Education should be changed to the Department of Educational Study and Social Development with the continual multi-facet study to overcome the limitation of non-formal education literatures. There are implications of government institution: 1. The reconsideration of the Act of the Republic of Indonesia, Number 20, Year 2003 (UU/20/2003), 2. The equitable attention of the government to formal, non-formal, and informal education, 3. The evaluation of the government budgetary funds, 4. The positioning of the Packet A, B, and C Program either in non-formal or formal education as well as the improvement of its educational the program quality, 5. The submission of nomenclature of PAUDNI to UU/20/2003 as the highest institutional regulation and most of it