IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK MELALUIPEMBELAJARAN PKn DALAM MENGEMBANGKAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN :Studi Kasus di SMA Negeri 2 Subang

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, yang merupakan penelitian studi kasus di SMA Negeri 2 Subang, yang memfokuskan kepada aspek : materi, metode, media, sumber dan evaluasi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru PKn kelas X dan XI, serta siswa yang menjadi pengurus OSIS di SMA Negeri 2 Subang. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive (bertujuan), yaitu didasarkan pada tujuan tertentu, berupa kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan jumlahnya kecil. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan atau observasi partisipasi, studi dokumentasi, dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pembelajaran PKn dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, baik secara konsep umum maupun dalam tataran praktis, metode pendidikan politik dalam pembelajaran PKn menekankan pada pemecahan masalah meliputi metode ceramah, diskusi, voting, serta metode tanya jawab. Dalam aspek media pembelajaran, penggunaan media dan alat peraga sangat minim serta terbatas pada pembelajaran model ceramah dan menulis di papan tulis. Pemanfaatan sumber pembelajaran PKn juga kurang maksimal, dengan pemanfaatan buku paket sebagai sumber belajar PKn masih yang tertinggi. Kegiatan evaluasi pembelajaran PKn di SMA Negeri 2 Subang telah mengarah kepada evaluasi penilaian berbasis kelas, dengan mengacu kepada hasil ujian semester. Meskipun demikian, belum adanya mekanisme penilaian yang menyeluruh menyebabkan evaluasi atas kompetensi kewarganegaraan masih menitikberatkan pada aspek kognitif semata. Kesimpulan penelitian ini secara umum menerangkan bahwa proses pembelajaran PKn telah mengarah kepada pengembangan kompetensi kewarganegaraan para siswa, baik dalam aspek Civic Knowledge, Civic Skills maupun Civic Disposition. Berbagai kelemahan yang paling terlihat terletak dalam aspek media, sumber dan mekanisme evaluasi atas capaian pembelajaran. Hal ini diperlukan penyatuan isi materi dengan proses pembelajaran lainnya agar terjadi sinergi antara pengetahuan, kecakapan, dan kebajikan kewarganegaraan sehingga siswa akan berpikir kritis, berperilaku efektif dan bijak dalam merespon isu-isu publik, serta turut berpartisipasi aktif dalam proses politik sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945