ANALISIS RESOLUSI KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS MASYARAKAT

Konflik antara sejumlah kaum muslim dan jemaat gereja GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat menambah panjang deretan konflik antar umat beragama sekaligus memperkuat pandangan bahwa konflik semacam itu sulit dihentikan. Resolusi demi resolusi telah dibangun dan dipraktikkan dengan melibatkan pelaku konflik, tokoh-tokoh agama, akademisi, organisasi massa keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah. Namun konflik berikutnya pun selalu muncul kembali. Resolusi konflik Yasmin yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan dukungan beberapa ulama dan elite politik setempat justru menambah panjang dan rumit konflik itu sendiri. Dasar-dasar konstitusional dan regulasi-regulasi pengiringnya termasuk kewarganegaraan yang ditetapkan untuk menata kehidupan beragama agar tercipta Bhineka Tunggal Ika (kesatuan dalam perbedaan) nyaris tidak terlihat peran aktifnya. Demikian pula pendidikan agama, yang selama ini dipandang/diharapkan mempunyai andil partisipatif dalam meredakan konflik telah ditata dan diatur sedemikian rupa di bawah kontrol Kementerian Agama. Tetapi, tidak bisa menahan laju terjadinya konflik dan membangun teologi kerukunan dan perdamaian yang relatif permanen. Disertasi yang disusun berdasarkan hasil penelitian kasus konflik Yasmin ini bermaksud membahas lebih rinci mengenai pengembangan resolusi konflik antar umat beragama dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan. “Bagaimanakah pengembangan resolusi konflik antar umat beragama melalui pendekatan kewarganegaraan”, merupakan persoalan pokok yang kemudian dikembangkan ke dalam sejumlah pertanyaan penting lain. Dengan pendekatan kualitatif-fenomenologis, studi kasus konflik Yasmin ini menghasilkan tiga temuan utama dan terpenting seperti berikut. Pertama, konflik antar umat beragama seperti kasus Yasmin, tidak murni persoalan penafsiran dan pemahaman agama melainkan faktor politik dan ekonomi. Kedua, dalam membangun dan mengembangkan resolusi konflik, Pemerintah Kota Bogor bukan saja tidak mengindahkan keputusan pengadilan (PTUN dan Mahkamah Agung) yang telah mempunyai ketetapan hukum, tetapi juga tidak mempertimbangkan kesadaran dan politik kewarganegaraan dalam arti yang sesungguhnya, sehingga menyebabkan konflik Yasmin semakin rumit dan kompleks. Ketiga, sejumlah tokoh dan akademisi di Bogor yang tidak terlibat dalam penyusunan resolusi konflik, memandang urgensi dipergunakannya kesadaran kewarganegaraan dalam mengembangkan resolusi konflik antar umat beragama. Dari ketiga temuan tersebut, disertasi ini merekomendasikan, perlunya dikembangkan Pendidikan Kewarganegaraan di kalangan elite politik-ekonomi, birokrasi, tokoh agama, dan masyarakat secama umum. Dengan Pendidikan Kewarganegaraan di luar sekolah tersebut, diharapkan seluruh persoalan yang bersumber dari perbedaan teologis, ideologis, politis, dan kepentingan-kepentingan pragmatis dapat disikapi dan diselesaikan secara kreatif-dinamis demi menciptakan kerukunan dan perdamaian. Kata Kunci: Konflik Antar Umat Beragama, Resolusi konflik, dan Pendidikan Kewarganegaraa