IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM UPAYA PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa di setiap kota harus memiliki lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%, dimana sebesar 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan memiliki luasan lahan RTH yang kurang sesuai amanat Undang-undang.. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota dalam pemeliharaan RTH maka dibuat rumusan masalah sebagi berikut: (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota tentang pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), (2) Bagimana proses penyusunan kebijakan tentang RTH Kota Bandung, (3)Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota tentang RTH, (4) hambatan-hambatan yang dialami dalam pemeliharaan RTH di Kota Bandung, dan (5) upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang dialami dalam upaya pemeliharaan RTH di Kota Bandung. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah desktiptif . Penelitian dilakukan di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, Aktivis lingkungan, dan warga masyarakat . Hasil penelitian mengenai Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota dalam pemeliharaan RTH antara lain Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan RTH, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, Juknis, SOP dan master plan dalam pelaksanaan pemeliharaan RTH. Proses kebijakan pemeliharaan RTH itu ada tataran formulatif dan implementatif. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam upaya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada dukungan dari para pemangku kepentingan yang konsen dan konsisten. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota dalam upaya pemeliharaan RTH di Kota Bandung ini yaitu; (1) ketersediaan Sumber Daya Manusia dilihat dari kualitas dan kuantitas, (2) keterbatasan sumber dana atau anggaran, (3) sangat minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional Diskamtam untuk memelihara RTH di Kota Bandung, (4) kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk peduli dan memelihara lingkungan, dan (5) pihak swasta yang hanya berorientasi komersil. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pemeliharaan RTH antara lain; (1) Intensifikasi penataan dan pemeliharaan RTH melalui peningkatan kualitas RTH pada lahan yang ada, (2) Ekstensifikasi RTH melalui penambahan luasan RTH, (3) Penambahan sarana dan prasarana tenaga operasional di lapangan, (4) Pengajuan penambahan anggaran dana guna mendukung pemeliharaan RTH, (5) Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat tentang pemeliharaan RTH, (6) Meningkatkan pola-pola kemitraan terhadap berbagai stakeholder tentang pengelolaan RTH Law Number 26 of 2007 mandates that every city should have a field of green open space ( RTH ) by 30 % , which amounted to 20 % and 10 % of public green space private green space . Bandung is one of the cities with high population density and has a land area of green space less as mandated by the Act .. How City Government policy implementation in the maintenance of green space formulation of the problem it is made as follows : ( 1 ) What is the policy of the City Government of maintenance of green open space ( RTH ) , ( 2 ) How Good policy-making processes about RTH Bandung , ( 3 ) How Government Policy Implementation city of RTH , ( 4 ) the constraints experienced in the maintenance of green space in the city of Bandung , and ( 5 ) the efforts made to overcome the obstacles experienced in the maintenance of green space in an effort Bandung . The approach taken in this study is qualitative , whereas the method used is descriptive . The study was conducted in the Parks Department and the City of London Cemetery , environmental activists , and community members . The results of research on policies issued by the City Government in the maintenance of open space include Bandung Regulation No. 7 of 2011 on Management of RTH , Bandung Regional Regulation No. 18 Year 2011 on Spatial Planning ( Spatial ) Bandung , technical guidelines , SOP and master plan in implementation of green space maintenance . The process of green space maintenance policy exists formulatif level and implementation. Implementation of Government Policy in the City of Green Open Space Maintenance efforts in Bandung can be executed properly if there is support from the stakeholders concerned and consistent . Barriers experienced by the City in an effort to maintenance of green space in the city of Bandung , namely: ( 1 ) the availability of human resources views of quality and quantity , ( 2 ) lack of financial resources or budget , ( 3 ) very lack of facilities and infrastructure to support operational Diskamtam to preserve green space in the City of London, ( 4 ) lack of awareness among residents to caring and nurturing environment , and ( 5 ) private parties only commercially oriented . Efforts were made in the maintenance of green space , among others : (1 ) Intensification of structuring and maintenance of green space by improving the quality of existing green space on the land , ( 2 ) expand on an area of open space through the addition of green space , ( 3 ) addition of facilities and infrastructure operational personnel in the field , ( 4 ) the submission of additional budget funds to support the maintenance of green space , ( 5 ) Improving communication and outreach to all levels of society about the maintenance of green space , ( 6 ) Enhance partnership patterns to the various stakeholders on the management of open space