PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN PERDA No. 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN : Studi Deskriptif Pada DPRD Kota Bandung Mengenai Pelanggaran Pungutan Liar di sekolah

DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Salah satu pengawasan DPRD terhadap kebijakan yang telah dibuat dan dilakasanakan oleh eksekutif. Kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaran pendidikan memuat aturan-aturan yang semestinya dipatuhi oleh berbagai pihak. Tetapi, pada pelaksanaannya masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan. Banyak jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya pungutan liar di sekolah yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru, pungutan biasanya berupa pembelian LKS, seragam sekolah, les dan lain sebagainya. Disini DPRD sebagai wakil rakyat dituntut untuk melakukan pengawasan dan melakukan tindak lanjut dari pengawasan dengan menggunakan hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak mengadakan penyelidikan. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini antara lain: 1). Bagaimana mekanisme DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan? 2). Apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan? 3). Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan? 4). Bagaimana upaya DPRD dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan,?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dimana penulis berusaha memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, mengaplikasikannya dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1). DPRD Kota Bandung melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan dengan cara langsung turun ke lapangan mengunjungi sekolah-sekolah dan menyerap berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat 2). Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kebijakan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan sudah berjalan namun kurang optimal, ada beberapa hambatan yang mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan yaitu masalah ketebatasan waktu yang dimiliki DPRD dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. 3). DPRD menyikapi setiap masalah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda tentang penyelenggaraan pendidikan dengan melakukan rapat untuk mencari solusi dengan melibatkan LSM, melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung, meningkatkan pengawasan 4). DPRD menyikapi terjadinya pelanggaran PPDB dan pungutan liar dengan menegur dinas pendidikan, mengusulkan anggaran lebih untuk pendidikan, mengadakan program bantuan siswa kurang mampu, mengadakan program penerimaan peserta didik jalur non akademis