Karakteristik Hukum Perserikatan Perdata Notaris

Persekutuan menurut Pasal 1618 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Notaris dalam menjalankan jabatan dapat membentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan. Persekutuan Perdata diatur dalam KUH Perdata dan KUHD, sedangkan Persekutuan Perdata Notaris diatur dalam UUJN. Penelitian ini memfokuskan pada karakteristik hukum perserikatan perdata notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik persekutuan perdata notaris dan juga tanggung jawab perserikatan perdata notaris atas akta yang dibuatnya. Metode yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pertama, tidak ada karakteristik yang mendasar antara persekutuan perdata dengan perserikatan perdata notaris, dua-duanya dibuat atas dasar perjanjian dan kesepakatan bersama. Kedua, notaris sebagai pejabat umum berkewajiban menjaga kerahasiaan jabatannya, yaitu kerahasiaan akta-akta yang dibuatnya. Tanggung jawab perserikatan perdata notaris atas akta yang dibuatnya tidak dibebankan kepada anggota perserikatan, melainkan menjadi tanggung jawab sendiri notaris yang membuat akta tersebut