STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 79/PID.B/2013/PN.SKA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

ABSTRAKMAYA NADIA,STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 79/PID.B/2013/PN.SKA2016 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASANFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,57)pp,bibl,appNursiti S.H., M.HumBerdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa syarat materiil dari surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bentuk Surat Dakwaan dan kualifikasi tindak pidana yang diajukan akan sangat menentukan putusan yang akan diambil oleh hakim.Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 79/PID.B/2013/PN.SKA ditemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk subsideritas dan menentukan kualifikasi pidananya sebagai pencurian dengan kekerasan.Tindakan Jaksa Penuntut Umum ini dinilai tidak tepat dan menyebabkan terdakwa hanya dijatuhkan pidana dengan Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP.Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan Jaksa Penuntut Umum yang tidak teliti dalam membuat surat dakwaan dan tidak tepat dalammenentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.Penelitian ini bersifat deskriptif normatif yang apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research).Data yang digunakan yakni data sekunder.Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaahperaturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 79/Pid,B/2013/PN.SKA, buku-buku dan lain sebagainya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan caracontent of analysis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dalam membuat surat dakwaan dan tidak tepat dalam mengkualifikasikan tindak pidana, terdakwa bukan hanya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tetapi juga perkosaan. Dalam membuat surat dakwaan seharusnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dalam bentuk kumulatif bukan subsideritas karena ada dua tindak pidana yang berbeda yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat lebih maksimal.Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan syarat materil yang ada dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga surat dakwaan tidak kabur dan terdakwa bisa dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Jaksa Penuntut Umum harus terus meningkatkan keterampilan dan kepekaannya dalam menentukan klasifikasi tindak pidana yang terjadi sehingga dapat memberikan batasan yang jelas bagi hakim dalam menentukan putusan