TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA MAKAR (AANSLAG) DAN PROSPEKNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Makar adalah suatu bentuk penyerangan atau perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain. Secara teori, makar yang dikenal oleh umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah Negara, maupun terhadap pemerintahan. Ketiga perbuatan ini diatur dalam Bab I Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yaitu Pasal 104, Pasal 106, dan 107. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti undang-undang, dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggunakan penelitian terhadap sistematika hukum dan menelaah norma-norma yang ada dalam hukum pidana dan aturan hukum pidana khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, selanjutnya data tersebut akan dianalisis berdasarkan normatif-yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana makar adalah merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan juga dikategorikan sebagai kejahatan politik yang memiliki ciri motif dan tujuan yang berbeda dari kejahatan biasa serta diancam dengan sanksi pidana yang berat. Di samping itu, juga terdapat beberapa pengaturan tambahan di luar KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yaitu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan adanya prospek pengaturan tindak pidana makar dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia