TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS BEBERAPA OBYEK JAMINAN YANG DIIKAT DALAM SATU HAK TANGGUNGAN ( Studi Pada PT Balai Lelang Tunjungan Perwakilan Semarang )

ABSTRAK “Tinjauan Yuridis Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap beberapa obyek jaminan yang diikat dalam satu Hak Tanggungan ( Studi Pada PT Balai Lelang Tunjungan Perwakilan Semarang )” Lelang eksekusi jaminan Hak Tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima Hak Tanggungan apabila debitor selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji melalui Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dinyatakan apabila debitor wanprestasi (cidera janji), maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak Tanggungan atas kekuasan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Tujuan penulisan tesis ini yaitu : untuk mengetahui apakah dapat dilakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap beberapa obyek jaminan yang diikat dalam satu Hak Tanggungan, untuk mengetahui pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap beberapa obyek jaminan yang diikat dalam satu Hak Tanggungan, untuk mengetahui hambatan yang timbul terhadap obyek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diikat dalam satu Hak Tanggungandan upaya untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut. Selanjutnya metode yang digunakan adalah Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan / perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Tinjauan Yuridis Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap beberapa obyek jaminan yang diikat dalam satu Hak Tanggungan ( Studi Pada PT Balai Lelang Tunjungan Perwakilan Semarang ). Pelaksanaan Lelang atas beberapa obyek yang diikat dalam 1 Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan karena sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 62A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 / PMK.06 / 2013 berbunyi : “ Penjualan Obyek Lelang yang terdiri dari beberapa bidang tanah dan / atau bangungan hanya dapat ditawarkan dalam 1 (satu) paket jika terletak dalam 1 (satu) hamparan atau bersisian “. Pelaksanaan Eksekusi Lelang atas Hak Tanggungan secara teori dengan kenyataan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan yang terakhir upaya yang harus dilakukan adalah mengkaji ulang peraturan tersebut, sehingga keefektifan baik dari segi perlindungan hukum maupun biaya akan terpenuhi