ABSTRAK Perlindungan Hukum Bagi konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Tiket Lion Air Terkait Keterlambatan Jadwal Penerbangan

Penelitian ini terfokus pada kasus keterlambatan (delay) penerbangan yang diangkat ke pengadilan ketika calon penumpang maskapai Wings Air IW 8972 anak perusahaan dari PT Lion Air tanggal 16 Agustus 2007 mengalami keterlambatan sampai 90 menit dari Jakarta (Bandara Soekarno Hatta) menuju Surabaya (Bandara Juanda). Kejadian ini mengakibatkan seorang calon penumpang bernama David ML Tobing tanggal 12 September 2007 menggugat maskapai penerbangan PT Lion Air tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai bentuk perbuatan melawan Hukum dalam konteks perlindungan konsumen. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi dampak yang timbul pasca dijatuhkan nya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tersebut bagi kedua belah pihak, dan upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh konsumen terkait hak-hak nya dalam kasus keterlambatan jadwal penerbangan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio- legal research, yang terdiri dari socio research dan legal research. Socio-legal research merupakan penelitian hukum dengan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan dengan perlindungan konsumen khususnya pada ruang lingkup jasa transportasi penerbangan. Hasil Penlitian ini memberikan pemahaman bahwa Dampak yang timbul pasca dijatuhkan nya putusan Pengadilan Negeri Nomor 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst sangat berpengaruh terhadap praktek perlindungan konsumen dalam sistem hukum di Indonesia. Bagi konsumen sejak diputuskannya putusan tersebut maka terbukti bahwa keterlambatan jadwal penerbangan merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan jasa transportasi udara di Indonesia dan atas pelanggaran tersebut konsumen dapat mengajukan upaya hukum atas hak-hak yang dilanggar dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bagi pihak maskapai penerbangan maka putusan ini menjadi perhatian khusus kepada pihak maskapai agar tidak mencantumkan klausula baku yang pada tiket pesawat yang berisi tentang pengalihan tanggungjawab atau klausula eksonerasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dapat dilakukan melalui dua jalur, pertama diluar peradilan umum, yang kedua adalah melalui peradilan umum. Konsumen memilih peradilan umum sebagai tempat penyelesaian masalah keterlambatan jadwal penerbangan PT Lion Air sebagai wujud perlindungan hukum atas hak-hak konsumen dalam masalah keterlambatan jadwal penerbangan. Pada akhirnya dari penelitian ini dapat direkomendasikan kepada pemerintah bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya pengguna jasa transportasi Udara harus diperhatikan karena setiap hari arus lalulintas penerbangan domestik maupun luar negeri semakin ramai dan potensi pelanggaran khususnya keterlambatan jadual penerbangan akan semakin besar. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama antara instansi Dinas Perhubungan, Angkasapura, dan asosiasi maskapai penerbangan dalam mengawasi pelanggaran-pelanggaran tersebut agar hak-hak dari konsumen tidak dilanggar oleh maskapai penerbangan