KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

ABSTRAK Korupsi merupakan penyakit yang sudah merambat kedalam seluk beluk birokrasi dan sudah menjadi budaya di dalam sistem kemasyarakatan. Oleh karena itu korupsi merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Namun apabila korupsi dibiarkan terus berkembang tanpa ada batasan di adanya pencegahan maka yang dirugikan adalah masyarakat seluruh Indonesia. Kerupsi di ibaratkan sebagai penyakit yang luar biasa maka dibutuhkan pula penanganan yang luar biasa. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 merupakan angin surga dalam hal pemberantasan korupsi. Oleh karena itulah peneliti menulis judul Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana. Uraian diatas kemudian memberikan inspirasi bagi peneliti untuk mengambil permasalahan (1) Apa Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Saat ini? (2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kebijakan pidana terkait dengan korupsi sesungguhnya sudah ada dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP) namun yang diatur mengenai penyalahgunaan jabatan. Sedangkan dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 pengertian korupsi diperluas. Hal ini guna memberikan pencegahan terhadap orang yang mau melakukan tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Korupsi, kebijakan, Pemberantasa