PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERLAWANAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MENJALANKAN TUGAS DI WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU

Tindak pidana perlawanan seringkali terjadi terhadap aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas di wilayah hukum Kota Bengkulu. Perlawanan dilakukan pelaku dengan cara memukul, menendang, menggigit atau bahkan menggunakan senjata tajam. Tidak jarang aparat kepolisian mengalami luka-luka yang cukup parah. Perbuatan ini bukan hanya sekedar kejahatan, melainkan juga dapat menghambat kinerja aparat kepolisian dalam menjalankan proses penegakan hukum. Tindak pidana perlawanan terhadap aparat kepolisian diatur di dalam Bab VIII Tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum pada Pasal 212 sampai 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perlawanan terhadap aparat kepolisian yang menjalankan tugas di wilayah hukum Kota Bengkulu serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana perlawanan terhadap aparat kepolisian di wilayah hukum Kota Bengkulu. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pencarian data primer dilakukan melalui wawancara kepada responden. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan undang-undang yang relevan. Analisis data menggunakan metode secara kualitatif yang memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana perlawanan terhadap aparat kepolisian yang menjalankan tugas di wilayah hukum Kota Bengkulu dilaksanakan melalui proses yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prosesnya dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan hakim. Bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana perlawanan masih kurang maksimal karena hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak memberikan efek jera kepada pelaku dilihat dari banyaknya tindak pidana perlawanan terhadap aparat kepolisian yang terjadi di Kota Bengkulu serta ada beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu dengan upaya preventif dan represif. Adapun faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana perlawanan terhadap aparat kepolisian yang menjalankan tugas di wilayah hukum Kota Bengkulu yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya