PEMBATASAN MATERI MUATAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden merupakan salah peraturan yang masuk ke dalam hierarki perundang-undangan. Sehingga Peraturan Presiden dianggap penting untuk dibahas karena ruang lingkup pengaturannya bersifat luas dan dapat berlaku bagi seluruh rakyat indonesia baik diperuntukkan kepada lembaga khusus ataupun diperuntukkan bagi keseluruhan masyarakat secara umum. Yang perlu digaris bawahi disini adalah salah satu materi muatan yang dimuat dalam Peraturan Presiden berwenang melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Frasa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dianggap terlalu luas dan dikhawatirkan akan mengakibatkan timbulnya pemerintahan yang absolut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan maksud asli (original intent) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan dasar hukum dari materi muatan Peraturan Presiden sekaligus menemukan apa saja penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang menjadi dasar bagi presiden dalam mengeluarkan Peraturan Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perpres sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang dianggap menyerupai fungsi PP. Sebagai pelaksana PP yang dianggap kurang efektif. Dan sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan mencakup ruang lingkup yang sangat luas tanpa adanya batasan dan dasar hukum. (2) Penegasan materi muatan Peraturan Presiden diperlukan baik untuk Peraturan Presiden yang merupakan peraturan delegasian maupun Peraturan Presiden Mandiri yang merupakan bentuk peraturan atribusi. Terutama apabila Peraturan Presiden tersebut bersifat mandiri maka materi muatan yang diatur kedalam Peraturan Presidennya benar-benar harus berada dalam ruang lingkup kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan