PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA YANG TERDAFTAR DALAM SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) SECARA SEPIHAK OLEH PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG�UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip demokrasi. Salah satu wujud demokrasi yakni adanya pemilihan umum. Dalam tahapan pemilihan umum sering terjadi pendaftaran keanggotaan partai politik secara sepihak oleh partai politik kedalam sistem informasi partai politik yang mengakibatkan hilangnya hak warga negara untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu harus melindungi hak warga negara termasuk penggunaan sistem informasi partai politik (sipol). Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam mengenai perlindungan hak warga negara yang terdaftar dalam sistem informasi partai politik secara sepihak oleh partai politik dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan warga negara atas penetepan secara sepihak oleh partai politik. penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Perolehan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak warga negara yang terdaftar dalam sistem informasi partai politik secara sepihak oleh partai politik belum memiliki regulasi atau aturan hukum yang jelas, sehingga terjadi kekosongan hukum. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan warga negara yakni upaya hukum litigasi melalui peradilan dan non litigasi melalui upaya administratif