TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HAL TERSANGKA / TERDAKWA KORUPSI MENINGGAL DUNIA

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis mengenai Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal tersangka / terdakwa korupsi meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian hukum normatif. Hukum normatif dapat dikonsepkan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Dari hasil yang telah diperoleh oleh peneliti ialah kejaksaan mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah Pelaksanaan kewenangan pengembalian kerugian keuangan negara itu harus dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada unit kejaksaan setempat sesuai dengan tingkatan masing-masing dimana pimpinan Kejaksaan akan menunjuk dua orang Jaksa Pengacara Negara atau lebih untuk menangani lebih lanjut. Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dipengaruhi oleh faktor sarana prasarana atau biaya, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya korupsi masyarakat