Badan Hukum di Langit Pendidikan (Studi Evaluasi Kebutuhan Satuan Pendidikan)

Ketentuan tentang keharusan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan berbentuk badan hukum pendidikan masih merupakan agenda hukum negeri ini. Pasal 53 UU Sisdiknas No.20/2003 mengamanatkan disusunnya suatu undang-undang tentang badan hukum pendidikan. Sebelumnya, UU No 9/2003 Tentang Badan Hukum Pendidikan sudah diterbitkan, namun oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan “tidak mengikat” pada tangal 31 Maret 2010. Apabila “undang-undang baru” akan disusun menggantikan UU No 9, maka diperlukan upaya Pemerintah agar benar-benar memperhatikan poinpoin penting penyebab pembatalan UU No 9 serta suara masyarakat secara lebih luas agar kelak tidak mengalami nasib UU No 9. Dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen di berbagai forum pembahasan seputar permasalahan, penelitian ini dimaksudkan memetakan permasalahan badan hukum di bidang pendidikan. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk membantu para pengambil kebijakan pendidikan mengetahui kebutuhan nyata para penyelenggara pendidikan di lapangan