Pembatasan Hak Debitor Pailit Untuk Menjadi Direksi Perseroan Terbatas

Skripsi ini membahas mengenai pembatasan hak debitor pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas. Pengaturan pembatasan hak Debitor pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas terdapat pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembatasan Debitor pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas merupakan pengaturan yang berbeda dengan pengaturan akibat kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terlebih dahulu mengatur mengenai akibat dari pailit. Akibat Kepailitan meliputi hilangnya hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan Debitor pailit sejak dinyatakan pailit dan harta yang diperoleh selama kepailitan. Pembatasan hak Debitor pailit untuk menjadi Direksi Perseroan Terbatas berlawanan dengan tujuan kepailitan dan akibat kepailitan yaitu sita umum atas harta kekayaan Debitor pailit untuk menghindari perbuatan curang yang merugikan pihak-pihak dalam kepailitan dan hilangnya hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Kedua pengaturan pada kedua undang-undang tersebut berbeda sehingga menimbulkan konflik hukum antar undang-undang.Kata kunci: Hak Debitor pailit, Direksi, Perseroan Terbatas