Hubungan Terpaan Pemberitaan Korupsi di Televisi dan Pernyataan Presiden SBY di Televisi dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah

PENDAHULUAN Dewasa ini pers Indonesia mengalami Perubahan yang luar biasa dalam mengekspresikan kebebasan. Fenomena itu ditandai dengan munculnya media baru baik cetak maupun elektronik dengan berbagai kemasan dan segmen. Keberanian pers dalam mengkritik penguasa juga menjadi ciri baru pers Indonesia. Hal ini juga terlihat akhir-akhir ini ketika pers berani mengungkapkan kasus-kasus korupsi maupun skandal-skandal yang diduga melibatkan beberapa pejabat publik, menteri, anggota dewan sampai ketua partai, baik yang dilakukan sendiri maupun secara “berjamaah”, dari tingkat paling atas sampai ke tingkat paling bawah.Melalui peran media, kini kasus-kasus tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas. Media sekarang berani membongkar kompleksitas kasus korupsi dengan mencoba mengungkap keganjilan-keganjilan yang terjadi melalui liputan, tayangan, dan investigasi sendiri secara mendalam, sehingga pemberitaan yang disajikan terkadang kritis terhadap pemerintah. Dengan gencarnya pemberitaan tentang kasus-kasus korupsi di televisi yang semakin hari semakin marak, kredibilitas pemerintahan SBY benar-benar diuji. Hal tersebut sebenarnya bisa mengindikasikan seberapa seriuskah pemerintahan SBY jilid II ini dalam memberantas kasus-kasus korupsi. Selain itu, yang menarik dari kebebasan pers yang selama ini dinikmati, adalah tak luputnya sang kepala negara menjadi isu dan pemberitaan yang panas, seperti pernyataan-pernyataan SBY yang dimuat di media. Melalui media, pernyataan-pernyataan SBY ketika menyampaikan pidato di depan umum, terkadang di tanggapi beragam oleh media (dalam hal ini media televisi yang paling gencar).Menurut data yang dikutip dari detiknews.com (27/6/2011), riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 2011, kepuasan publik atas kinerja Presiden SBY terus merosot. Menurut lembaga survey tersebut salah satu penyebabnya adalah sikap reaktif SBY jika sedang diserang isu di mana SBY menyampaikan kegelisahannya dengan curhat di depan publik. Selama ini, suka atau tidak suka, media televisi sebagai “opinion leader” telah membentuk interpretasi berdasarkan pandangannya bahwa pernyataan-pernyataan SBY tersebut merupakan “cuhat/curahan hati sang presiden”. Media menjustifikasi SBY sebagai “tukang curhat”, “lamban”, “kurang gesit”, “terlalu reaktif”, dan berbagai sebutan yang dapat melemahkan citra SBY.Namun, di Istana Negara pada Senin (8/10) malam, melalui pidatonya Presiden SBY menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam bersikap. SBY yang kerap dianggap absen ketika terjadi konflik, kali ini hadir di saat kekisruhan antara KPK dan Polri semakin memanas. Pangkal persoalannya adalah ketika pemberitaan kasus korupsi simulator SIM ditubuh POLRI mulai melebar dan menjadi isu panas serta memunculkan istilah “Cicak vs Buaya Jilid II” dalam berbagai pemberitaan hingga menyulut pertikaian antara KPK dan POLRI.Sontak peristiwa tersebut juga diliput berbagai media termasuk televisi, bahkan berbagai stasiun televisi seperti Metro TV, TV One, TVRI menayangkan pidato tersebut secara penuh dan langsung. Pernyataan Presiden SBY tersebut memang ditunggu-tunggu. Banyak kalangan yang meminta agar konflik yang melanda dua institusi penegak hukum tersebut harus segera diakhiri dan presiden menepati janjinya untuk buka suara dalam menyelesaikan konflik ini. Dalam pidatonya tersebut Presiden SBY menyampaikan Lima Keputusan (solusi) Presiden soal konflik Polri dan KPK. Setelah pidato tersebut banyak kalangan dan masyarakat yang mengapresiasi/memuji substansi pidato tersebut, mereka menilai pidato tersebut cukup tegas. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi dan menimbulkan opini publik serta persepsi yang berbeda-beda dari para audiensnya.Penelitian ini hanya untuk menguji hipotesis di mana diasumsikan sementara bahwa terdapat hubungan antara terpaan pemberitaan korupsi di televisi dan terpaan pernyataan Presiden SBY di televisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Namun tidak untuk mengetahui efektivitas atau pengaruh dari ketiga variabel di atas. Pembatasan penelitian kali ini hanya dilakukan terhadap masyarakat yang pernah terterpa pemberitaan korupsi di televisi, serta pernah menerima terpaan pernyataan Presiden SBY di televisi (dalam hal ini tentang pernyataan presiden SBY dalam menengahi konflik KPK-POLRI pada tanggal 8 Oktober 2012), serta yang telah berusia 18 tahun ke atas. Diharapkan pada pembahasan kita dapat mengetahui hubungan antara terpaan pemberitaan korupsi di televisi dan pernyataan Presiden SBY di televisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah.PEMBAHASANTerdapat beberapa teori yang mendasari dari terbentuknya hipotesis di atas, yaitu:McQuail (1987: 263) menyatakan bahwa efek yang ditimbulkan oleh berita sendiri adalah kebanyakan efek yang ditimbulkannya berupa tambahan pengetahuan tentang informasi faktual berjangka waktu pendek; barangkali juga pembentukan cara pandang terhadap gambarandunia dan masyarakat yang berjangka waktu panjang, serta kerangka berfikir untuk menafsirkan makna pelbagai peristiwa. Berita memiliki kecenderungan yang normatif dan dirancang atau didayagunakan untuk membentuk dan menunjang nilai-nilai dan pandangan tertentuMenurut teori hierarki efek (Liliweri, 1991:39) secara umum terdapat tiga efek dari komunikasi massa, yaitu: (a) efek kognitif, pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak berubah dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap sesuatu yang diperolehnya; (b) efek afektif, di mana pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari khalayak. Orang dapat menjadi lebih marah dan berkurang rasa tidak senangnya terhadap sesuatu akibat membaca surat kabar, mendengarkan radio, atau menonton televisi; (c) efek konatif, akibat pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.Sedangkan terpaan sendiri, menurut pendapat Shore (Kriyantono, 2006: 204-205), lebih dari sekedar mengakses media. terpaan tidak hanya menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat dengan kehadiran media massa, akan tetapi apakah seseorang itu benar-benar terbuka terhadap pesan-pesan media massa tersebut. Terpaan merupakan kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media massa ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada tingkat individu maupun kelompok.Menurut Baldoni (Kaban, 2009:51) keberhasilan seorang pemimpin, termasuk presiden, sesungguhnya sangat ditentukan oleh kepiawaiannya berkomunikasi, karena melalui komunikasi, pemimpin membangun trust (kepercayaan) kepada rakyat atau pengikutnya. Pernyataan-pernyataan Presiden SBY yang dikutip oleh media tersebut adalah bagian dari naskah/teks pidatonya sebagai kepala negara, di mana pidato sendiri dapat digolongkan sebagai sebuah retorika politik. Heryanto dan Zarkasy dalam bukunya Public Relations Politik (2012:118) mendefinisikan retorika politik sebagai seni berbicara pada khalayak politik dalam upaya mempengaruhi khalayak tersebut agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator politik.Secara konseptual, ketiga variabel pada penelitan ini memiliki definisi sebagai berikut:1. Terpaan pemberitaan korupsi di televisiKemampuan seseorang untuk menceritakan/menjelaskan kembali pemberitaan tentang korupsi di televisi tersebut setelah mereka melakukan kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan pemberitaan tentang korupsi di televisi.2. Terpaan pernyataan Presiden SBY di televisiKhalayak, dalam hal ini masyarakat, menonton televisi kemudian terkena terpaan pernyataan Presiden SBY sehingga mereka mampu untuk menceritakan/menjelaskan kembali pesan-pesan yang terkandung dalam terpaan pernyataan tersebut.3. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahAdalah penilaian masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan SBY dalam menerapkan dan menjalankan sejumlah program aksi prioritas yang merupakan rumusan dan penjabaran yang lebih operasional dari Visi dan Misi pemerintah 2009-2014.Dalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mencari tahu varibel terpaan pemberitaan korupsi di televisi, pernyataan Presiden SBY di televisi, dan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah.1. Terpaan pemberitaan korupsi di televisiMerupakan kemampuan khalayak menjelaskan kembali pemberitaan tentang korupsi di televisi. Variabel ini diukur dengan melihat seberapa jauh pemahaman/pengetahuan responden/khalayak terhadap kasus-kasus korupsi yang diberitakan di televisi.Tolok ukur:a. pemahaman/pengetahuan responden/khalayak terhadap pemberitaan tentang kasus-kasus korupsi :- Korupsi Al Qur'an- Korupsi Sport Centre Hambalang- Korupsi Simulator SIM- Korupsi Suap Bupati Buol- Korupsi Wisma Atlet di Palembangb. siapa pelaku dan siapa saja yang terlibat2. Terpaan pernyataan Presiden SBY di televisiTerpaan pernyataan Presiden SBY di televisi diukur dengan indikator:Pengetahuan responden/khalayak mengenai pemberitaan tentang pernyataan pernyataan SBY. Tolok ukurnya adalah khalayak/masyarakat mengetahui dan bisa menerangkan kembali isi pesan pernyataan Presiden SBY di televisi, pada pernyataan SBY tentang konflik KPK-POLRI.3. Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada PemeritahVariabel ini diukur dengan indikator:Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan SBY Jilid II dalam menerapkan dan menjalankan :a. Program Aksi Perbaikan dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikTolok ukurnya:1) Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan SBY Jilid II dalam melakukan pengawasan kinerja dan dampak reformasi, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi. (Misalnya: Pemerintah dalam hal ini Presiden SBY berani menegur bahkan mencopot pejabat yang melanggar sumpah jabatan /termasuk terlibat korupsi).2) Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan SBY Jilid II dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan Perumusan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat (misalnya: perekrutan pegawai/tender sampai pengangkatan pejabat struktural dalam sebuah lembaga/ departemen/pemerintah daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga dapat dipantau masyrakat luas).b. Program aksi Penegakan HukumTolok ukurnya:1) Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan SBY Jilid II dalam memperbaiki law enforcement (misal: memperbaiki mutu dan integritas aparat penegak hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan)2) Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan SBY Jilid II dalam meninjau ulang dan memperbaiki peraturan yang menyangkut penegakan hukum termasuk pengaturan hak-hak polisi, peraturan-peraturan pelaporan, dan aturan pelayanan dari aparat penegak hukum. (misal: membuat aturan main/peraturan Perundang-undangan yang tegas termasuk terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penegak hukum serta memberi jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi semua)3) Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan SBY Jilid II dalam melakukan pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten dan tanpa tebang pilih.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan kausal antar variabel yang diteliti, yaitu hubungan antara terpaan pemberitaan korupsi di televisi (X1) dan terpaan pernyataan presiden SBY di televisi (X2) dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah melihat pemberitaan korupsi di televisi, serta pernah menerima terpaan pernyataan Presiden SBY di televisi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 orang, dengan teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling (metode tak acak) dengan proses sampling purposif. Sampling purposif adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian.Digunakan analisis yang bersifat kuantitatif untuk menguji hubungan antara terpaan pemberitaan korupsi di televisi dan terpaan pernyataan presiden SBY di televisi (variable X) dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah (variabel Y). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan uji statistik yang menggunakan analisis koefisien korelasi dan konkordansi Rank Kendall dengan menggunakan perhitungan dengan program SPSS (Statistical Product and Service Solution).Hasil dari penelitian ini, menyatakan bahwa terpaan pemberitaan korupsi di televisi ternyata tidak berhubungan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Hal ini dibuktikan berdasarkan perhitungan melalui uji statistik di mana diperoleh probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,805 dan koefisien korelasi sebesar -0,037. Oleh karena sig sebesar 0,805 > 0,05; maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa menolak hipotesis alternatif (Ha) dan menerima hipotesis nol (Ho). Pernyataan presiden SBY di televisi ternyata berhubungan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Hal ini berdasarkan data uji hipotesis, diperoleh probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,050 dan koefisien korelasi sebesar -0,294. Oleh karena sig sebesar 0,050 = 0,05 (tidak lebih besar dari 0,05); maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa menerima hipotesis alternatif (Ha) dan menolak hipotesis nol (Ho). Sedangkan apabila ketiganya dikaitkan dengan uji Konkordansi Kendall ternyata hasil penelitianmenunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara terpaan pemberitaan korupsi di televisi dan pernyataan presiden SBY di televisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah,Jadi artinya bahwa ketika terpaan pemberitaan korupsi di televisi tinggi dan terpaan pernyataan presiden SBY di televisi (dalam hal ini pernyataan Presiden SBY dalam pidatonya tentang konflik KPK-POLRI) tinggi maka tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah cenderung rendah.Berdasarkan uji statistik didapati bahwa ternyata tidak terdapat hubungan antara terpaan pemberitaan korupsi di televisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, hal ini bisa dijelaskan dengan menggunakan teori perbedaan-perbedaan individu mengenai pengaruh komunikasi massa (the individual differences theory of mass communication effect), di mana menurut teori ini bahwa tiap individu tidak sama perhatiannya, kepentingannya, kepercayaannya maupun nilai-nilainya, maka dengan sendirinya selektivitas mereka terhadap komunikasi massa juga berbeda (Liliweri, 1991:106). Bahkan menurut De Fleur (Liliweri, 1991:105) menambahkan bahwa setiap individu memilki kepribadian masing-masing yang akan mempengaruhi juga perilaku mereka dalam menanggapi sesuatu.Setelah dilakukan pencarian dan pengolahan data, diperoleh hasil bahwa terdapat kecenderungan hubungan negatif antara terpaan pernyataan presiden SBY di televisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Hasil tersebut cukup beralasan karena meskipun dalam Kenyataannya banyak kalangan yang menilai pidato SBY kali ini cukup baik (karena dari poin-poin yang disampaikan SBY yang berpihak pada keinginan publik dan media), namun timing/waktu SBY yang tidak cepat (terkesan terlambat) dalam memberikan pernyataan dalam menengahi konflik KPK-POLRI, membuat persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah menjadi negatif. Seperti yang dingkapkan Priyatno Harsasto, Pengajar Universitas Diponegoro, Semarang dalam tanggapannya mengenai konflik KPK-Polri terkait kasus simulator SIM ini, bahwa menurutnya keterlambatan dalam mengambil keputusan, hanya akan menimbulkan kesan bahwa Presiden kurang berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/10/09/mbluo0-pernyataan-presiden-dinilai-terlambat).Artinya ada penanganan manajemen krisis yang lamban oleh pemerintah. Kekisruhan hukum dan politik dalam kasus KPK-POLRI “jilid II” dengan mempertontonkan dramaturgi sosok penguasa dan penegak hukum yang saling antagonistik di ruang publik melalui media inijustru semakin memberikan banyak pengetahuan masyarakat akan apa yang sebenarnya terjadi pada kasus tersebut. Pemberitan tersebut menjadi isu panas, dan selalu menempati menu pemberitaan utama media dalam waktu yang cukup lama (frekuensi penayangan/pembahasan yang sering). Dengan berlarut-larutnya konflik pada akhirnya justru semakin meneguhkan kesan kekurangseriusan pemerintah dalam menangani kasus korupsi.Hal tersebut sesungguhnya juga tak bisa dilepaskan dari citra/image negatif SBY yang selama ini melekat pada dirinya. Melalui media, SBY memang sering digambarkan sebagai seorang presiden yang “peragu”, “tukang curhat”, “lamban”, “kurang gesit”, “terlalu reaktif”, “mementingkan pencitraan” dan berbagai sebutan minor lainnya. Hal ini sebenarnya menyiratkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan SBY melalui pidato/pernyataannya di media mengalami apa yang disebut oleh Liliweri (1991:27) sebagai hambatan prasangka. Menurut Rose (Liliweri, 1991:27) prasangka merupakan suatu sikap dari seseorang yang mencurigai orang lain dengan membanding-bandingkannya dengan diri sendiri atau orang lain yang lain yang mengarah kepada suatu perasaan yang negatif. Kalau saja hal ini terjadi maka setiap pesan yang disampaikan oleh seseorang, ataupun komunikator dalam komunikasi tidak dipercayai karena penerima telah mempunyai sikap apriori terlebih dahulu.Melalui hasil pencarian dan pengolahan data dalam penelitian ini ternyata membuktikan bahwa terdapat hubungan antara terpaan pemberitaan korupsi di televisi dan pernyataan presiden SBY di televisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, namun begitu arah hubungan pada variabel terpaaan pernyataan presiden SBY dan tingkat kepercayaan memiliki arah kecenderungan hubungan negatif. Kedua variabel tersebut merupakan faktor yang mendorong rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY kali ini, yaitu dalam menjalankan visi misi seperti yang diusungnya dalam memenangkan Pemilu 2009, di antaranya mewujudkan good governance melalui perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan hukum. Rakhmat (2001:130) menyatakan bahwa ada tiga faktor utama yang dapat menumbuhkan sikap percaya atau mengembangkan komunikasi yang didasarkan pada sikap saling percaya, yaitu: menerima, empati dan kejujuran.Masyarakat menilai bahwa pemerintahan SBY tidak memiliki ketiga hal tersebut, melalui gencarnya pemberitaan tentang korupsi menandakan bahwa tidak adanya kejujuran dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta keseriusan dalam memberantas praktek-praktek korupsi. Selain itu pidato/pernyataan-pernyataan SBY selama ini (yaitu pernyataan SBY tentang konflikKPK-POLRI) yang merupakan bentuk empati terhadap keinginan masyarakat di mana pernyataan SBY dalam pidato ini sesungguhnya merupakan bentuk komitmen pemerintahan SBY Jilid II ini dalam upaya pemberantasan korupsi, karena poin-poin dalam pidato tersebut sesungguhnya mencerminkan keberpihakan SBY pada keinginan masyarakat, namun ternyata juga tak diterima dengan baik oleh masyarakat.PENUTUP1. Terpaan pemberitaan korupsi di televisi ternyata tidak berhubungan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah.2. Terdapat hubungan negatif antara pernyataan Presiden SBY di televisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah.3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata terdapat hubungan negatif antara terpaan pemberitaan korupsi di televisi dan pernyataan presiden SBY di televisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, Jadi artinya bahwa ketika terpaan pemberitaan korupsi di televisi tinggi dan terpaan pernyataan presiden SBY di televisi (dalam hal ini pernyataan Presiden SBY dalam pidatonya tentang konflik KPK-POLRI) tinggi maka tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah cenderung rendah.SARAN1. Media massa dapat berperan penting dalam membongkar korupsi, dalam keadaan seperti ini media diharapkan dapat menjadi fasilitas penyampaian informasi serta menegakkan transparansi. Karena jika kurang adanya transparansi, hal ini akan menyebabkan buruknya kinerja aparat pemerintah dan penyebab maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu media massa dalam hal ini televisi diharapkan mampu memberikan informasi yang objektif, faktual dan tanpa bertendensi, maka check and rechek, akurasi, keberimbangan dan independensi harus selalu dilakukan semua Perusahaan media massa (televisi) di Indonesia dalam sebuah produksi pemberitaan termasuk menyangkut sebuah opini dan perspektif atas suatu kasus. Selain itu dengan semakin banyak publikasi dan pemberitaan tersebut nantinya diharapkan akan memberikan beban bagi pemerintah untuk membuktikan itikadnya.2. Bagi presiden SBY disarankan untuk perlu memperbaiki citra/kredibilitasnya, yaitu dengan lebih membuktikan keseriusanya pada masyarakat dalam melaksanakan visi misi pemerintahannya yang dulu diusungnya dalam memenangkan Pemilu 2009, di antaranyamewujudkan good governance melalui perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan hukum. Perlu juga dicatat bahwa bebagai strategi komunikasi politik dalam rangka untuk meningkatkan citra akan sia-sia jika tidak disertai dengan kinerja nyata dari pemerintah. Dalam kaitannya dengan kegiatan komunikasi politik terutama berkaitan dengan pidato di depan umum/media, yang perlu diperhatikan adalah bahwa tindakan retorika tidak hanya cukup berbekal argumen yang meyakinkan belaka melainkan juga harus mampu menampilkan sosok komunikator sebagai komunikator yang kredibel dan terpercaya.3. Pemerintah dalam hal ini presiden SBY harus cepat dalam mengambil keputusan, termasuk dalam memberikan pernya