Implementasi Perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/atau Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Surabaya (Suatu Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bangunan-bangunan bersejarah pembentuk identitas bangsa. Bangunan-bangunan bersejarah itu disimpan dalam bentuk Cagar Budaya. Salah satu kota di Indonesia yang juga sarat akan bangunan-bangunan tersebut adalah Surabaya. Untuk melindungi bangunan-bangunan bersejarah itu di bentuk Perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.Saat ini meskipun telah ada peraturan yang mengatur keberadaan bangunan-bangunan tersebut, masih tetap terjadi Perusakan dan perobohan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.Dari hal tersebut terlihat bahwa jalannya implementasi Perda tersebut masih belum maksimal.Diperlukan adanya kajian lebih mendalam mengenai implementasi Perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2005 untuk melihat bagaimana implementasi Perda tersebut dan factor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasil dari kajian ini dapat digunakan sebagai sumber reverensi perbaikan Perda kedepannya. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelestarian, Cagar Budaya Indonesia is a rich country in historic buildings forming national identity. Historic buildings those are stored in the form of cultural preservation. One of the cities in Indonesia which is also full of these buildings is Surabaya. To protect the historic buildings in the form of Surabaya City Regulation No.5 of 2005 on Building Preservation and/or Environmental Heritage. Currently though there have been rules governing the existence of these buildings, it still happens destruction and demolition by rogue elements not responsible. Of course it is seen that the implementation of the law is still not optimal. It takes a more in-depth study on the implementation of Surabaya City Regulation 5 of 2005 to see how the implementation of the law and what are the factors that influence it. The results of this study can be used as a source of future legislation reverensi improvement