Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung No. 1132 K/pid/2005 )

SIArtikel ilmiah ini membahas tentang diskresi Oleh Pihak Kepolisian dalamPenanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Hal ini didasari semakinmeningkatnya jumlah pelaku anak yang harus berhadapan dengan hukum positifIndonesia. Permasalahan yang diangkat adalah untuk mengetahui pertimbangan pihak Kepolisian Polres Kota Batu dalam menerapkan aturan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polres Kota Batu dalam menerapkan aturan Diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pihak kepolisian memiliki pertimbangan khusus dalam menerapkan diskresi terhadap suatu kasus antara lain pelaku masih dibawah umur, tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan, kerugian yang dialami oleh korban tidak membahayakan nyawa, keresahan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak, persetujuan korban atas penerapan diskresi, kesediaan pelaku dan keluarga pelaku untuk menepati perjanjian dan syarat diskresi. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian polres kota batu yakni, anggapan negatif masyarakat terhadap pihak Kepolisian, Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat terutama pada kebijakan Diskresi, penolakan pemberlakuan diskresi oleh korban dan keluarga korban. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Kota Batu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan pembangunan citra kepolisian sebagai pengayom masyarakat, melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat, bagi korban dan keluarga korban yang menolak diberlakukannya diskresi diberi pemahaman dan pengertian atas kebijakan diskresi