10 Fakta Keterbukaan Informasi Anggaran

Pemahaman prinsip-prinsip good governance, yang mulai berkembang di Indonesia di pertengahan tahun 1990-an, telah memberikan Perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan bernegara. Hal itu dapat dilihat pada amandemen konstitusi kedua yang menambahkan jaminan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Lahirnya jaminan hak ini jelas membawa angin segar dalam kehidupan baru demokrasi di indoesia. Karena di masa orde baru di bawah presiden Soeharto informasi, khususnya informasi yang berhubungan dengan kebijakan publik, adalah sesuatu yang dihegemoni dan dimonopoli oleh penguasa saja, sehingga peran masyarakat dalam pembangunan menjadi sangat lemah. UU No. 14 tahun 2008 (UU KIP) memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang bagaimana jaminan hak memperoleh informasi dapat dijalankan. Selain itu, UU KIP mendorong Perubahan paradigma di badan publik, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang dananya bersumber dari anggaran negara. Keberadaan UU KIP juga mengembuskan angin segar dalam proses advokasi anggaran yang selalu dihadapkan dengan kesulitan untuk memperoleh salinan informasi anggaran. Dengan diberlakukannya UU KIP, maka informasi terkait dengan kebijakan, program, kegiatan, dan anggarannya menjadi informasi publik yang wajib disediakan dan dapat diperoleh oleh publik. Untuk mendorong akselerasi implementasi UU KIP, Seknas FITRA melakukan permintaan informasi anggaran ke 118 badan publik di tingkat nasional. Berdasarkan temuan-temuan kerja lapangan ini, FITRA menyimpulkan bahwa standar pelayanan informasi belum berkerja dengan baik; beda badan publik, beda pula kinerja pelayanan informasinya; dan keterbukaan informasi anggaran belum menggembirakan. FITRA juga mengajukan beberapa rekomendasi untuk mendorong askelerasi implementasi UU KIP