Optimalisasi Peran Penyidik TNI Aldalam Penegakan Hukum Illegal Fishingdi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

This Journal writing is about optimizing the role of the Indonesia Navy Investigators in law enforcement against illegal fishing in Indonesian Exclusive Economic Zone (IEEZ). This is motivated by the increasingly widespread practice of illegal fishing going on, but in fact the amount between ships arrested for illegal fishing by ships processed by legal law is not comparable, for that reason the authors consider these issues are important to be researched.The purpose of this study is to describe and analyze the role of the Navy investigators in law enforcement against illegal Fisihing in IEEZ, describe and analyze how coordination between relevant agencies conducted after the Bakamla established and analyze obstacles encountered in law enforcement criminal acts of illegal fishing in IEEZ This paper uses empirical manifold method, using primary data as the main data and secondary data as a complement.Based on the results of this study concluded that the role of the investigator by the Navy is still not optimal,inter-agency coordination is still less effective, and many obstacles in implementing law enforcement at sea such as the breadth of the territorial waters of Indonesia, high operational costs, still overlapping authority between the relevant agencies and less sophisticated equipment with those involved in illegal fishing.As for the recommendation in this research is increasing the capacity of investigator for criminal offenses at sea and the need to establish Coordination Forum for Law Enforcement in the field of fisheries. With the mutual agreement in handling criminal cases of Illegal Fishing the inhibiting factors in law enforcement efforts in the field of fisheries can be minimized. Key words: optimization, navy investigators, law enforcement, illegal fishing, IEEZ Abstrak Penulisan jurnal ini membahas tentang optimalisasi peran penyidik TNI AL dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin maraknya praktek illegal fishing yang terjadi di ZEEI, namun dalam prakteknya antara kapal yang ditangkapkarena diduga melakukan illegal fishing dengan kapal yang diproses hukum jumlahnya tidak sebanding, dengan demikian penulis menganggap permasalahan ini penting untuk dilakukan penelitian.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran penyidik TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing di ZEEI, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait setelah adanya Bakamla serta menganalisa kendala - kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukumtindak pidanaillegal fishing di ZEEI.Penulisan ini menggunakan metode berjenis empiris, dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa peran penyidik oleh TNI AL masih belum optimal, koordinasi antar instansi masih kurang efektif, sedangkan kendalanya adalah luasnya wilayah perairan Indonesia, tingginya biaya operasional, tumpang tindih kewenangan antar instansi terkait dan peralatan yang kalah canggih dengan pelaku illegal fishing. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini yaitu peningkatan kemampuan penyidik tindak pidana di laut dan perlunya di bentuk Forum Koordinasi aparat penegak hukum dibidang Perikanan dengan demikian adanya kesepakatan bersama dalam penanganan kasus tindak pidana Ilegal Fishing sehingga apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum dibidang perikanan dapat diminimalisir. Kata kunci: optimalisasi, penyidik TNI AL, penegakan hukum, illegal fishing, ZEE