Memahami Perkembangan Desa di Indonesia

Pada umumnya pemerintahan desa di seluruh Indonesiazaman dahulu bentuknya menurut hukum adat adalah "collegial"Desa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahirsebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelumlahirnya kerajaan (negara), sehingga ia mempunyai otonomi yangpenuh dan asli. Sebelum era kolonialisme, struktur politik dan fungsipemerintahan asli (desa) sudah dikenal luas dalam berbagaimasyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di daerah lain diluar Indonesia. Contohnya, barangay di Filipina, panchayat di IndoPakistan, sultanates di Malaysia, small kingdoms di Nepal, gamsabbawas di Sri Lanka, desa di Jawa, dan sakdina di Thailand.Nama-nama di atas merupakan struktur politik dengan fungsi-fungsitertentu yang sudah dikenal dan dipraktekkan sangat lama dalammasing-masing masyarakat.Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telahmerobak sejarah panjang hasil buah karsa dan karya perjalananpanjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalismekearah individualistik. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tigaperempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehinggaselalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunyaadalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dankota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilanpembangunan secara nasional. Sementara, dampak umumpembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebihmembahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidakmenjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasiterhadap Perubahan nilai fundamental (local identity), sehinggasemakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yangmembangun komunitas desa