Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Pembangunan yang bersifat top down seringkali tidak berkelanjutan, dan dikenal akan menimbulkan banyak problem. Sebagai pemecahannya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis partisipasi. Pendekatan ini telah terbukti banyak memberi manfaat pada berbagai negara yang telah melaksanakannya. Pendekatan partisipasi pada awalnya diperuntukan bagi masyarakat di negara yang memiliki problema kemiskinan. Namun kemudian berkembang sampai tidak hanya pada masalah pembangunan masyarakat miskin, tetapi terbukti di era reformasi ini pendekatan partisipatif telah digunakan sebagai konsep dalam kehidupan negara, baik di bidang politik maupun perencanan pembangunan di berbagai sektor kegiatan, termasuk di Indonesia. Sekalipun di Indonesia, konsep partisipasi sudah dikenal cukup lama dengan berbagai kelemahannya, namun nampaknya konsep pembangunan yang bersifat topdown sudah harus ditinggalkan, dan kini kembali ke konsep pembangunan yang partisipatif yang perlu dirumuskan dalam suatu strategi yang menyeluruh. Gaung partisipasi dalam perencanaan pembangunan tata ruang saat kini telah dileigitimasi antara lain oleh UU No. 4 tahun 1982 pada pasal 5,6, dan 19, UU Tata Ruang No. 24 tahun 1992 pasal 4 dan 5 serta UU Otonomi No. 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2000. Undang-Undang tersebut telah membuka berbagai peluang penerapan sistem desentralisasi dan otonomi yang akan membuka ruang sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan