IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR. 81 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN PASUNG BAGI ODGJ

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor. 81 Tahun 2014 tentang Penanggulangan pasung , Latar belakang penelitian ini didasarkan pada analisis peneliti menemukan bahwa masih banyaknya keluarga yang melakukan pemasungan dan kurangnya koordinasi lintas sektor DIY maupun Kabupaten/Kota dalam menangkap isu pemasungan yang terjadi. Implemantasi Peraturan Gubernur mengenai penanggulangan pasung ini jika dilihat dari faktor diatas masih membutuhkan usaha yang lebih keras dan belum berjalan dengan baik. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur tersebut peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah implementasi kebijakan, Orang Dengan Gangguan Jiwa, dan Penanggulangan Pemasungan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Pasung belum terimplemantasikan dengan baik sesuai dengan apa yang di atur di dalamnya. Perlu adanya upaya yang lebih keras dalam penjalanan fungsi atas peran yang tertera dalam pergub penanggulangan pasung seperti keberfungsian Tim Pengarah Kesehatan Jiwa masyarakat (TPKJM) dengan lebih memperhatikan fungsi dan perannya dalam penanganan ODGJ yang dipasung bekerja sama dengan lintas sektor terkait dalam hal ini koordinasi antara dinas kesehatan, dinas sosial, Pol PP maupun dengan stake holder lainnya. Dalam implementasi Pergub ini, pihak Grhasia memiliki andil yang sangat cukup penting dalam penanggulangan pasung dengan program yang cukup signifikan. Untuk faktor penghambat implementasi Pergub ini berupa stigma negatif keluarga dan masyarakat, belum adanya jobdesk yang terperinci, ODGJ yang di pasung tidak memiliki kartu indentitas, tidak adanya perencanaan dan anggaran yang jelas, belum adanya unit atau LSM yang bergerak di bidang ODGJ, serta fasilitas puskesmas yang belum memiliki rawat inap untuk ODGJ. Faktor pendukung untuk implementasi Pergub ini adalah Kepedulian Pemerintah DIY, Sosialisasi, Sumber Daya Manusia serta Pentingnya Keberadaan Grhasia dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat untuk ODGJ