IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM REHABILITASI ANAK BERHADAPAN HUKUM DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan akan tingginya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh kalangan anak, sehingga harus bersinggungan dengan sistem hukum di Indonesia. Anak tersebut dikenal dengan istilah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penanganan ABH harus dilakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan martabat dan hak-hak anak. Upaya pemerintah dalam mendukung progam perlindungan ABH adalah dengan mendirikan lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), salah satunya adalah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di Yogyakarta. Namun dalam implementasinya masih sering mengabaikan pemenuhan hak-hak tersebut, baik dari segi progam, pendampingan, penyediaan fasilitas, keamanan dan kenyamanan. Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu adanya pengkajian ulang terkait bagaimana implmentasi perlindungan hak anak dalam rehabilitasi ABH oleh LPKS. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hak dasar anak dalam rehabilitasi ABH di BPRSR beserta faktor penghambatnya. Subjek penelitian ini adalah ABH sebagai informan kunci, sedangkan subjek pendukung terdiri dari direktur BPRSR, seksi tata usaha, seksi perlindungan dan rehabilitasi sosial, pekerja sosial, pramu sosial, instruktur ketrampilan dan satpam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi nonpratisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak dasar di BPRSR yang penulis pilih adalah hak atas pendidikan, hak atas pemenuhan bimbingan mental, hak pengembangan minat bakat dan hak atas keamanan. UU Perlindungan Anak no.35 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Sosial no.9 tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi di BPRSR. Adapun bentuk dari pemenuhan hak-hak tersebut adalah pembinaan dan bimbingan melalui progam-progam dari hak-hak tersebut. Secara umum implementasi hak dasar kepada ABH di BPRSR sudah terpenuhi, namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala. Adapun hambatan tersebut meliputi : pertama, rendahnya semangat anak untuk kembali sekolah dan susahnya mencari sekolahan yang mau menerima ABH; kedua, dalam pelaksanaan bimbingan mental belum terdapat SOP pelayanan yang jelas; ketiga, pemberian pelatihan ketrampilan yang belum maksimal dikarenakan masa rehabilitasi anak yang tidak menentu; keempat, kurangnya pendamping dalam mengawasi aktivitas anak selama berada di dalam asrama