Efektifitas Pasal 14 Ayat 3 (C) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 terhadap Pengalihfungsian Terminal Gadang Menuju Terminal Hamid Rusdi (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai efektifitas pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk kota Malang yang begitu cepat sehingga menuntut pemerintah untuk mampu memenuhi berbagai sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya. Begitu pula dengan sarana transportasi yang ada di kota Malang, pemerintah kota Malang dalam upayanya untuk memenuhi sarana dan prasarana transportasi yang ada di kota Malang dilakukan dengan salah satu cara yaitu mengalihfungsikan terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi sesuai dengan yang ada dalam pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011. Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi tersebut di masyarakat apakah sudah berjalan sesuai dan efektif atau tidak, serta hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan peraturan tersebut sehingga mampu menganalisis solusi yang akan dilakukan dalam menangani hambatan tersebut. Dalam upaya mengetahui efektifitas pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang beserta hambatan penerapannya dan solusi yang dilakukan maka metode penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain ketidakinginan para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus untuk dipindah menuju terminal Hamid Rusdi dan masih banyak faktor lainnya. Menyikapi fakta-fakta dan temuan di lapangan, maka perlu kiranya Dinas Perhubungan Kota Malang serta Pemerintah Kota Malang untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 dapat berjalan dengan baik dan dipatuhi oleh seluruh warga masyaraka