Artikel ini membahas mengenai, apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris menurut Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? Hasil dari penelitian ini yaitu landasan teori hukum pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris akibat dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut sejalan dengan teori hukum sociological yurisprudence. Penulis menggunakan teori hukum sociological yurisprudence dari Roscoe Pound yang secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan. Sehingga pembuat undang-undang menganggap perlu untuk mengatur mengenai pemberhentian secara tidak hormat seorang nota...
Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hu...
Change of paradigm of Notary in Indonesia start form with its Act No. 30/2004. One of important matt...
Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan atau penjelasan tentang isi akta risalah lel...
Artikel ini membahas mengenai, apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alas...
Artikel ini membahas mengenai, apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alas...
Artikel ini membahas mengenai, apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alas...
Artikel ini membahas mengenai, apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alas...
Artikel ini membahas mengenai, apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alas...
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah ...
Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk...
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang d...
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang d...
Untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undan...
Notaris merupakan jabatan yang diberikan kewenangan khusus berupa membuatkan akta. Sebagai seorang N...
Notaris merupakan jabatan yang diberikan kewenangan khusus berupa membuatkan akta. Sebagai seorang N...
Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hu...
Change of paradigm of Notary in Indonesia start form with its Act No. 30/2004. One of important matt...
Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan atau penjelasan tentang isi akta risalah lel...
Artikel ini membahas mengenai, apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alas...
Artikel ini membahas mengenai, apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alas...
Artikel ini membahas mengenai, apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alas...
Artikel ini membahas mengenai, apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alas...
Artikel ini membahas mengenai, apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alas...
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah ...
Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk...
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang d...
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang d...
Untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undan...
Notaris merupakan jabatan yang diberikan kewenangan khusus berupa membuatkan akta. Sebagai seorang N...
Notaris merupakan jabatan yang diberikan kewenangan khusus berupa membuatkan akta. Sebagai seorang N...
Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hu...
Change of paradigm of Notary in Indonesia start form with its Act No. 30/2004. One of important matt...
Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan atau penjelasan tentang isi akta risalah lel...