Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Production Sharing Contract pada Kegiatan USAha Pertambangan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Production Sharing Contract merupakan kontrak dalam pengusahaan minyak dan gas bumi dengan skema bagi hasil produksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antra Badan Pelaksana (SKK Migas) sebagai wakil dari Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam pelaksanaan operasi (eksplorasi dan eksploitasi) Migas.Penulisan hukum ini akan membahas dua pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam Production Sharing Contract pada kegiatan USAha hulu migas, dan (2) Bagaimana penerapan hak menguasai negara dalam Production Sharing Contract ditinjau dari ketentuan peraturan Perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode pengumpulan data dengan dengan studi kepustakaan dan undang-undang.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Secara keseluruhan klausul dalam Production Sharing Contract sudah sesuai dengan asas proporsionalitas, meskipun ada beberapa klausul yang menempatkan kontraktor pada posisi yang kurang proporsional. Kedua, Penerapan hak menguasai negara pada UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas dan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina sudah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, namun dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, beberapa ketentuan secara substantif bertentangan dengan amanat konstitusi