Analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 2249/Pdt.G/2015PA.Mlg tentang skizofrenia sebagai alasan perceraian dengan asas mempersulit perceraian

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu: Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian dan Bagaimana Relevansi pertimbangan dan dasar hukum hakim menetapkan putusan No. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg Skizofrenia alasan perceraian dengan asas mempersulit perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer yaitu putusan No 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg. Data sekunder, yaitu Wawancara, buku dan lain sebagainya yang menjelaskan tentang data primer dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dasar dan pertimbangan hukum hakim menetapkan putusan Pengadilan Agama no. 2249/Pdt.G/2015/PA.Mlg tentang Skizofrenia sebagai alasan perceraian yaitu telah cukup alasan cerai telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Tergugat menderita penyakit gangguan jiwa skizofrenia secara Islam jelas telah merusak perkawinan dan sulit melaksanakan hak dan kewajiban atas satu sama lain. Majelis Hakim dalam musyawarahnya memutus dengan memfasakhkan berdasar pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Syarqawi juz hal 262: adapun aib-aib yang memeperoleh fasakh nikah ada 7 macam diantaranya penyakit gila sekalipun temporer penyakitnya. Dasarnya asas mempersulit ada, kedudukannya lex specialis dari lex generalis asas lainnya. Oleh karena itu, Pengadilan tidak dapat dikatakan melanggar prinsip mempersulit perceraian atau memberi andil meningkatnya angka perceraian. Melihat dari rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Syarqawi juz hal 262 serta Penjelasan Umum angka 4 huruf e tersebut saling relevan, repesentatif asas adalah dengan pengoptimalan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Prinsip Pengadilan tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Asas mempersulit perceraian bisa maksimal diterapkan disaat kondisi keluarga masih bisa atau dimungkinkan untuk kembali rukun. Bila sebaliknya maka asas mempersulit tidak bisa diterapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Hakim diharapkan andil menekan angka perceraian dengan solusi keberadaan hakim tidak hanya sekadar mendamaikan dengan memutus cerai. Perlunya ada mediasi profesional, pemeriksaan pra nikah, sosialsasi keluarga samawa. bahwa baik mencegah dari pada mengobati