Analisis hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan hiwalah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap implementasi pembiayaan hiwalah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimanakah implementasi pembiayaan hiwalah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik dan Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan hiwalah di Bmt Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu pola pikir yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena masyarakat, atau keadaan yang ada di lapangan mengenai pembiayaan hiwalah, berbagai variabel yang muncul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif, metode penalaran yang berangkat dari data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dan kongkrit dari hasil penelitian yaitu implementasi pembiayaan hiwalah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Pembiayaan hiwalah yang ada di BMT Mandiri Sejahtera dengan menetapkan ujrah sebesar 20% pada setiap tahunnya. Apabila ada yang mengajukan pembiayaan hiwalah dan ingin melunasinya dalam jangka waktu 2 tahun maka ujrahnya 20% dikalikan dengan 2. Semakain lama masa nasabah melunasi pembiayaan hiwalah, maka semakin banyak juga ujrah yang harus dibayar. Anggota atau nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus memunuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera, termasuk dalam penetapan ujrah. Praktik Pembiayaan hiwalah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang menerapkan ujrah dengan berdasarkan besaran pinjaman tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena Jasa dari hiwalah adalah imbalan untuk pekerjaan dalam memproses take over hutang bukan imbalan dari dana talangan. Jasa hiwalah tidak berubah dengan berubahnya masa pelunasan hutang, berdasarkan Fatwa DSN 58/DSN-MUI/V/2007 tentang hiwalah bil ujrah dan Fatwa DSN 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada BMT Mandiri Sejahtera desa Karangcangkring kecamatan Dukun Kabupaten Gresik disarankan untuk meninjau kembali besaran ujrah yang diterapkan dalam pembiayaan hiwalah selama ini. Pihak BMT Mandiri Sejahtera juga disarankan untuk menyelaraskan praktik pembiayaan hiwalahnya dengan Fatwa DSN MUI tentang hiwalah, Pengalihan Hutang, dan hiwalah bil ujrah agar ujrah yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah