Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama tentang kebolehan rujuk talak ba'in kubra tanpa muhallil di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Kebolehan Rujuk Talak Ba'in Kubra Tanpa Muhallil Di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Dengan rumusan masalah, bagaimana pandangan tokoh Agama tentang rujuk talak ba’in kubra tanpa muhallil di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama tentang kebolehan rujuk talak ba’in kubra tanpa muhallil di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena data dalam penelitian ini dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif. Pandangan tokoh Agama Desa Kalipadang tentang kasus rujuk talak ba’in kubra tanpa muhallil terdapat dua perbedaan pendapat. Beberapa tokoh Agama ada yang memperbolehkan rujuk talak ba’in kubra tanpa muhallil dengan catatan pengucapan kata talak diharuskan sarih untuk keabsahan talak, ada niat dalam menjatuhkan talak, lebih mengutamakan kemaslahatan, dan rujuk tidak diniatkan untuk dipermainkan, akan tetapi harus diniatkan sungguh-sungguh melanjutkan pernikahan untuk kedepanya. Dan sebagian tokoh Agama ada yang tidak memperbolehkan terhadap pelaksanaan rujuk talak ba’in kubra tanpa muhallil karena Agar tidak ada yang mempermainkan kata talak, dan diharuskan adanya muhallil sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 230. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama tentang rujuk talak ba’in kubra tanpa muhallil di Desa Kalipadang yang dilarang oleh Allah SWT sesuai dalam firman-Nya Alquran surah Al-Baqarah Ayat 230. Negara juga sudah jelas mengatur dalam undang-undang, bahwasanya mengenai definisi dan penjelasan talak ba’in kubra yang terdapat dalam pasal 120 KHI yakni talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian ba’da al-dukhul dan habis masa iddahnya. Dan mengenai prosedur rujuk dalam pasal 167 hendaknya dilakukan di KUA. Karena talak dan rujuk sendiri yakni perbuatan yang sungguh-sungguh bukan untuk dipermainkan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka seorang suami hendaknya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam masalah hukum perkawinan Islam. Khususnya agar suami mengerti dampak yang ditimbulkan dari kata talak, dan mengetahui akan prosedur rujuk yang baik menurut ketentuan hukum islam dan hukum Negara. Dan Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi yang lebih tegas lagi dari pihak KUA untuk meningkatan mutu perkawinan masyarakat, serta menyuarakan bahaya talak, dan menjadi fasilitator rujuk yang dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI)