Hak-hak kewarisan wanita mualaf di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Bali ditinjau dari perspektif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata BW

Skripsi ini berjudul “Hak-Hak Kewarisan Bagi Wanita Mualaf di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Bali ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata BW”. Ini merupakan hasil penelitian pustaka guna menjawab pertanyaan: Bagaimana praktek kewarisan bagi wanita mualaf di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana?, Bagaimana hak-hak kewarisan wanita mualaf dalam perspektif hukum Islam?, Bagaimana hak-hak kewarisan bagi wanita mualaf dalam perspektif hukum perdata BW? Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya analisis data dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan pola piker yang digunakan adalah deduktif yaitu dari teori yang bersifat umum dianalisis dari persamaan dan perbedaan sehingga bias diambil beberapa kesimpulan yang lebih spesifik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa, pada perspektif hukum kewarisan Islam terdapat dua perbedaan pendapat yang menonjol yaitu tidak memperbolehkan wanita mualaf mewarisi dari orang tuanya yang non-Islam dan memperbolehkan wanita mualaf tetap mewarisi dari orang tuanya yang Hindu. Namun, jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh muslim saling mewarisi dengan non-Muslim yang berlandaskan pada perbedaan agama. Sedangkan menurut perspektif hukum kewarisan Perdata BW wanita mualaf masih berhak untuk mewarisi dari orang tuanya yang non Muslim karena adanya pertalian darah. Pada perkembangan masyarakat madani, perlu adanya upaya transformasi pengetahuan kepada masyarakat dalam pembahasan kali ini pada masalah kewarisan. Dalam perkembangan hukum Islam, perlu adanya penerapan serta penerjemahan kembali terkait persoalan dalam kasus ini hukum Islam oleh para cendekiawan muslim. Kemudian, dalam kerukunan hidup beragama maupun bernegara hukum Islam senantiasa relevan dengan kondisi masyarakat dalam lapisan sosial, ekonomi, maupun yang lainnya sehingga mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Begitupun, dalam pembangunan hukum nasional, Undang-Undang Hukum Kewarisan perlu mengakomodasi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta nilai-nilai agama yang dianut. Sehingga terwujudnya kesetaraan, dan bila kesetaraan dalam hal ini telah terpenuhi, keadilan pun telah tegak