Analisis hukum Islam terhadap putusan PA Lamongan nomor 2360/Pdt. G/201O/PA.Lmg tentang perceraian karena suami mafqud (ghaib)

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apakah dasar clan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara Nomor Nomor 2360/pdt.G/2010/PA.Lmg ? Dan bagaimana kesesuaian dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan Nomor 2360/pdt.G/2010/PA.Lmg dengan dasar-dasar hukum Islam? Berkenaan dengan itu, studi kasus ini menggunakan metode deskriptif, yaitu melukiskan kasus cerai gugat karena suami mafqud (ghaib) di Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2010. Pola pikir yang digunakan adalah deduktif yaitu mengemukakan teori-teori yang bersifat umum kemudian digunakan untuk menganalisis data yang ada untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus. Di samping itu, peneliti juga menggunakan pola pikir induktif yaitu mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian digeneralisasikan sebagai kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan, perginya suami dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan dalam waktu yang lama (3 bulan) dapat menimbulkan kesengsaraan isteri, apalagi masih dalam masa penganten baru), karena hak:-hak isteri menjadi terlantar dan terabaikan dan jelas hal tersebut adalah sebuah kemudharatan bagi isteri, sedangkan kemudharatan bukanlah termasuk tujuan dari perkawinan. PP. No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam secara jelas tidak menyebutkan bahwa kepergian suami tanpa kabar selama 3 bulan dapat menjadi alasan perceraian. Karena itu kasus ini membutuhkan penafsiran seorang hak:im terhadap Undang-undang yang berlak:u. Dengan demikian dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat karena suami mafqud (ghaib) dikaitkan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada majelis hakim yang menangani kasus gugat cerai hendaklah lebih memperhatikan alasan-alasan mengapa penggugat mengajukan gugatan, dan majelis hakim harus mempunyai pertimbangan­ pertimbangan agar nantinya tidak melakukan kesalahan dalam memutuskan perkara gugat cerai. Majelis hakim juga harus memutuskan seadil-adilnya mengingat perkara gugat cerai ini dilatarbelakangi karena isteri tidak siap diajak hubungan badan oleh suami, yang mana tidak: ada Undang-undang atau aturan yang mengatur gugat cerai dengan alasan tersebut di atas