PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN CABAI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DI KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN KARO

Perjanjian bagi hasil di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan adanya beberapa masalah diantaranya yaitu ketidakjujuran dari pihak penggarap. Penulisan skripsi ini bertujuan : (1) Untuk menjelaskan dan menggambarkan lebih jelas tentang pelaksanaan bagi hasil tanaman cabai dalam perspektif sosiologi hukum di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, (2) Untuk menjelaskan dan menggambarkan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman cabai berdasarkan hukum kebiasaan di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian empiris. Lokasi penelitian di Desa Samura, Desa Rumah Kabanjahe, dan Desa Kaban Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Data yang dikumpulkan melalui data primer (wawancara mendalam). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemilik tanah bagi hasil dan penggarap tanah bagi hasil di Desa Samura, Desa Rumah Kabanjahe, dan Desa Kaban Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di daerah ini dilakukan secara tidak tertulis dengan pembagian masing-masing pemilik dan penggarap tanah bagi hasil bisa mendapatkan 1/2 bagian ataupun 1/3 bagian, (2) Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman cabai berdasarkan hukum kebiasaan di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo adalah kegagalan panen, ingkar janji, selisih hasil panen, dan ketidakcocokan antara pemilik dan penggarap. Di dalam perjanjian bagi hasil tanaman cabai di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ini tidak berlaku hukum adat karena tidak terpenuhinya syarat berlakunya hukum adat yaitu tidak ada fungsionaris adat di daerah tersebut. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Diharapkan kepada pemilik tanah dan penggarap sebaiknya perjanjian pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Kabanjahe dilakukan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum dan yang lemah terlidungi, (2) Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Karo bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian dan Kelautan Sumatera Utara untuk lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan, guna pemahaman tentang Undang-Undang Nomer 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian mengenai seluruh peraturan pelaksanaan bagi hasil pertanian