PEMBERIAN PENANGGUHAN EKSEKUSI OLEH HAKIM PENGADILAN NIAGA TERHADAP HARTA DEBITOR DALAM PROSES PENYELESAIAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Penangguhan eksekusi atau stay merupakan istilah yang digunakan pada proses penyelesaian kepailitan terhadap pelaksanaan eksekusi harta debitor pailit yang ditunda selama 90 (sembilan puluh) hari. Penangguhan eksekusi diberikan oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) melalui putusan Pengadilan Niaga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimanakah pelaksanaan penangguhan eksekusi harta debitor pailit dalam proses penyelesaian kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan apakah tujuan pemberian penangguhan eksekusi terhadap harta debitor pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach). Sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran kepustakaan bahan hukum kemudian ditelaah dengan baik. Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyusun secara sistematis, logis, dan rasional bahan hukum yang diperoleh. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa pelaksanaan penangguhan eksekusi dimulai sejak putusan pailit diucapkan oleh hakim Pengadilan Niaga. Sehingga eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah adanya keadaan insolvensi dan tujuan penangguhan eksekusi yaitu untuk memperbesar tercapainya perdamaian, mengoptimalisasi harta pailit, serta mengoptimalisasi kerja kurator. Kata Kunci: Penangguhan eksekusi, Harta Pailit