TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DENGAN WARGA NEGARA ASING (WNA) BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis status hukum kewarganegaraan isteri dan anak dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis bahan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) status hukum kewarganegaraan isteri dari perkawinan campuran WNI dengan WNA berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu (a) menurut Hukum Perdata Internasional harus dikaji validitas materil perkawinan campuran tersebut berdasarkan asas Lex loci celeberationis. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di dalam wilayah negara Indonesia harus terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar wilayah negara Indonesia harus terdaftar di instansi yang berwenang di negara setempat ataupun tercatat oleh pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut dan (b) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 23 huruf (a), (b) dan (i); Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 42 dan (2) status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran WNI dengan WNA berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu (a) menurut Hukum Perdata Internasional, jika perkawinan campuran yang dilakukan oleh wanita WNI dengan pria WNA berdasarkan asas Lex loci celeberationis, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah negara Indonesia dinyatakan legal (sah), maka penentuan status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tersebut harus mengacu terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan (b) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran WNI dengan WNA diatur dalam Pasal 4 huruf (d) dan (e); Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2), (3) dan (4)