PENERAPAN HAK TERSANGKA MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI POLRES BENGKULU

Bantuan hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana di setiap negara termasuk di Indonesia. Guna kepentingan pembelaan dan mengindari perlakuan sewenang-wenang penyidik maka tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada saat menjalani proses pemeriksaan pada tahap penyidikan di kepolisian. Bantuan hukum merupakan bagian dari profesi advokat sebagai upaya pembelaan hak tersangka, terutama tersangka yang tidak mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi pengetahuan hukum, yang sering dijadikan objek pemeriksaan oleh penyidik dan mendapat perlakuan yang tidak adil. Tujuan skripsi ini untuk mendeskripsikan penerapan hak tersangka mendapatkan bantuan hukum dalam perspektif hak asasi manusia di Polres Bengkulu, mengetahui hambatan dalam penerapan hak tersangka mendapatkan bantuan hukum dalam perspektif hak asasi manusia di Polres Bengkulu dan untuk mengetahui manfaat adanya bantuan hukum bagi tersangka dan bagi penyidik di Polres Bengkulu. Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris. Sampel menggunakan metode purposive sampling dan quota sampling. Data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data digunakan teknik wawancara terstruktur. Pengolahan data dilakukan dengan editing data dan coding data. Analisis data digunakan analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif dan induktif. Penerapan hak tersangka mendapat bantuan hukum dalam perepsektif hak asasi manusia di Polres Bengkulu dari data tahun 2013-2015 disimpulkan bahwa jumlah presentase yang tidak didampingi oleh advokat adalah tahun 2013 sekitar 65,4%, tahun 2014 sekitar 52,6% dan tahun 2015 sekitar 61,5%, maka penerapan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum masih belum maksimal dan masih banyak pelanggaran hak asasi tersangka yang dilakukan dalam tahap penyidikan di Polres Bengkulu. Hambatannya adalah kurangnya anggaran yang disediakan untuk bantuan hukum, kurangnya pemahaman tersangka mengenai bantun hukum, penyidik yang kurang professional, mekanisme yang sulit dalam memenuhi syarat-syarat mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Manfaat dengan adanya bantuan hukum bagi tersangka untuk melindungi hak-hak tersangka, bagi penyidik keberadaan bantuan hukum dalam proses penyidikan menjadikan proses pemeriksaan menjadi terhambat dan sulit mendapatkan keterangan dari tersangka. Kata kunci : Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Penerapan, Hak Asasi Manusi