Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah laut setelah lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta mengenai implikasi hukum berlakunya undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terhadap terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi bengkulu dalam pengelolaan sumber daya alam laut. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Metode analisis yang digunakan adalah secara yuridis kualitatif yaitu m...
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewe...
Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang tadinya sentralistik menjadi desentralisasi, dengan ...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemberian otonomi daerah dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Indonesia telah beberapa kali meng...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa t...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran urusan pengelolaan pendidikan menengah dari ...
Prinsip secara umum atau garis besar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan kombinasi Undan...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap ...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap ...
Pembatalan perda yang dilakukan pemerintah pusat melalui keputusan Mendagri sebanyak 3.143 peratur...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 T...
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewe...
Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang tadinya sentralistik menjadi desentralisasi, dengan ...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemberian otonomi daerah dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Indonesia telah beberapa kali meng...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa t...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran urusan pengelolaan pendidikan menengah dari ...
Prinsip secara umum atau garis besar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan kombinasi Undan...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap ...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap ...
Pembatalan perda yang dilakukan pemerintah pusat melalui keputusan Mendagri sebanyak 3.143 peratur...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...
Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 T...
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewe...
Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang tadinya sentralistik menjadi desentralisasi, dengan ...
Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 d...