PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM KEGIATAN PASAR MODAL

Penelitian ini adalah penelitian normatif, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban dari seorang notaris yang merupakan salah satu profesi penunjang dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, karena penelitian ini mengangkat sebuah kasus di bidang pasar modal dan menganalisisnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, seorang notaris yang sudah terdaftar di BAPEPAM/OJK akan mendapatkan STTD (Surat Tanda Terdaftar) namun izin seorang notaris ini juga dapat dicabut oleh BAPEPAM/OJK dengan alasan tertentu. Kemudian izin untuk melakukan profesinya sebagai seorang notaris juga dapat diberhentikan sementara waktu, diberhentikan secara hormat dan secara tidak hormat oleh menteri atas usulan majelis pengawas notaris. Dalam melakukan kegiatannya di pasar modal, setiap notaris dilarang untuk memuat ketentuan yang tidak benar tentang fakta materil atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta materil yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UUPM. Sehingga apabila notaris dengan sengaja melakukan hal ini maka seorang notaris harus bertanggung jawab karena menimbulkan kerugian pada investor sesuai dengan ketentuan pasal 80 UUPM. Hal ini secara jelas membuktikan bahwa seorang notaris melaksanakan profesinya tidak sesuai dengan ketentuan kode etik notaris dan melanggar Pasal 3 kode etik notaris. Notaris ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) kode etik notaris. Kedua, kemudian sejak keluarnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka terjadilah peralihan kewenangan yang sebelumnya berada di tangan BAPEPAM-LK namun setelah keluarnya Undangundang OJK ini maka tugas dan wewenang BAPEPAM dalam mengawasi pasar modal beralih kepada lembaga independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Terjadinya peralihan pengawasan terhadap pasar modal ini mengakibatkan beralihhnya pula pengawasan terhadap notaris yang merupakan profesi penunjang dalam pasar modal. Jika notaris ini melanggar ketentuan Pasar modal dan ketentuan kode etik profesinya maka notaris akan diperiksa oleh lembaga baru yang bersifat independen ini yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Kata kunci : Tanggung Jawab Hukum, Notaris, Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuanga