IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus, serta akibat hukum bagi pengadilan yang tidak melaksanakan prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan tujuan melihat kenyataan langsung di lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan studi hukum dalam tindakan karena penelitian ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainya dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan pengamatan,wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dikelolah dan dilakukan analisis kualitatif, yang kemudian mendeskripsikannya.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus sudah melaksanakan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tingkat efektivitas keberhasilan mediasi masih sangat kecil berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus. Adapun akibat dari pengadilan yang tidak melaksanakan prosedur mediasi adalah batal demi hukum dan apabila sudah sampai ditingkat kasasi dan diketahui belum dilaksanakan prosedur mediasi pada tingkat pertama, maka Hakim harus mengeluarkan putusan sela. Kata Kunci: Penyelesaian Perkara Perdata, Mediasi, Mediator, Pengadilan Tingkat Pertama dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)