PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

Indonesia di karuniai sumber daya alam yang sangat melimpah tak terkecuali Bengkulu Utara sebagai salah satu wilayah kota Bengkulu. Banyak Pertambangan di daerah ini tanpa izin, baik yang dilakukan Badan Hukum maupun Individu. Pertambangan tanpa izin tersebut seperti galian C yaitu batu sungai dan pasir, namun tidak semua di tindak atau di proses oleh penegak hukum, kalaupun ada yang di tindak, sanksi pidana yang diterapkan jauh dari maksimal ditentukan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara,, serta hambatan penegak hukum dalam menertiban tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di wilayah Pengadilan Negeri Arga Makmur. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara di wilayah Pengadilan Negeri Arga Makmurbelum terlaksana dengan baik, karena masih adanya pertambangan yang masih beroperasi tanpa izin di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, vonis hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur masih sangat jauh dari harapan pembuat undang-undang, terhadap vonis rendah tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding dan Badan hukum sebagai pelaku utama tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tidak di minta pertanggungjawaban oleh aparat penegak hukum. Adapun hambatan penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan: kurangnya Sarana dan Prasarana bagi Penyidik Kepolisian Resor Arga Makmur, Aparat Penegak Hukum masih bekerja secara tidak Profesional dalam menjalankan tugasnya dalam menertibkan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin yang terjadi di Bengkulu Utara, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan pelaku atau terdakwa tidak terbuka atau berbohong. Kata kunci : Tindak pidana, Penegakan hukum